Peran pemerintah kota Yogyakarta dalam mengelola konflik :: Studi kasus pengelolaan konflik oleh pemerintah kota Yogyakarta terhadap relokasi pasar di kawasan Shopping Center dan sekitarnya

SIHOMBING, Arifin, Samsu Rizal Pangabean, MS

2010 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola konflik terhadap implementasi Kebijakan Publik (relokasi pasar)sesuai dengan Perda No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Konflik yang terjadi yaitu penolakan para pedagang dan penyedia jasa terhadap rencana relokasi pasar tersebut. Latar belakang penelitian ini melihat bahwa konflik tidak hanya identik dengan hal yang bersifat negatif saja, hal positif dalam pembangunanpun seringkali menimbulkan konflik, artinya perubahan sistematis yang dilakukan dalam pembangunan berpotensi menimbulkan konflik. Maka sudah semestinya setiap usaha pembangunan mencakup pula pengelolaan konflik. Konflik memiliki sifat yang sangat kompleks dan dinamis, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan Polri dituntut mampu untuk memecahkan setiap permasalahan/konflik yang dihadapi. Sehingga diperlukan suatu ketrampilan tersendiri bagi Polisi dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Tujuanya meminimalisir timbulnya konflik yang bersifat merusak (destruktif). Dan mempertahankan sifat positif dalam konflik tetap fungsional. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif, yaitu didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga memaparkan dan menganalisa dengan berlandaskan pada peraturan dan konsep teori yang yang berkaitan dengan permasalahan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa konflik perebutan lahan Perhutani yang terjadi di kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis di sebabkan karena isu Reformasi agraria (land reform) sebagai tujuan utama dalam aksi Serikat Petani Pasundan (SPP) yang tidak tepat sasaran. Perbedaan pandangan tidak bisa disalurkan secara demokratis, memunculkan rasa ketidakpuasan dari kelompok yang merasa dikalahkan. Permasalahan yang lambat dalam pencegahan dan penyelesaiannya menimbulkan konflik yang berlarut-larut dan berkembang menjadikonflik yang bersifat merusak. Meluas dan berlanjutnya konflik salah satunya disebabkan karena Polisi gagal dalam mengupayakan penghentian terhadap kekerasan. Dengan demikian maka peranan Polri untuk melakukan tindakan dalam pengelolaan konflik sangat diperlukan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik pada setiap tahapan konflik, tujuannya agar konflik tidak mengalami eskalasi dan berkembang menjadi tindakan yang destruktif.

This research was performed to find out the Yogyakarta Municipal Government role in conflict management especially regarding the sellers resistance to the municipal government policy to apply the municipal regulation number 26/2002 about the street-seller regulation by planning the relocation of Shopping Center Area. Furthermore, this research aimed at finding out the other parties’ role in relocation process, from its socialization to the implementation. Background of this thesis was the observation that many people of Yogyakarta get their living livelihood from informal sector, which frequently called street-seller, especially in Municipal Government Jurisdiction in Shopping Center Area. Yogyakarta municipal government as the policy maker has to dealing with the street-sellers who were selling their items in forbidden areas such as in sidewalk and pavement. Almost all these street-seller were Yogyakarta people with small and middle income who tried to get their living livelihood in these areas. This thesis was combining the library research and field research. The former was performed by finding the relevant literatures on the studied problems, while the later was done by observation and interview. Results of the research suggesting that several things has been done by the Yogyakarta municipal government in managing the conflict concerning the shopping center area relocation, which were: 1) setting up the socialization and negotiation teams; 2) performing the conflict analysis include identification of the community and activities in the Shopping Center area and conflict mapping; 3) socialization, which was a communication process through dialogue that conducted by the municipal government with the purpose to convince the street-seller, so that they voluntarily relocate; 4) negotiation, in every occasion municipal government’s teams use negotiation approach in bargaining process with the street-seller; 5) the agreement, as a result of the negotiation between municipal government and street-seller, was used as foundation to performed the relocation. This agreement was legally bind both parties; 6) the relocation was carrying out; and 7) the forming the monitoring teams following the relocation. Managing conflict action has to be initiated with the will to sit together and talking about the differences between both parties. Municipal government, as the conflict manager, has to facilitate the street-seller and providing service so that they can sit together to talk about the relocation. In the end both parties realized that the relocation is not negative action, in fact, the action can be advantageous for both side. The street-seller can get more income in new location and legalize their business and the government can applied their policy to regulate the street-seller with expected standard.

Kata Kunci : Mengelola konflik,Konflik melalui kegiatan manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarat, Yogyakarta municipal government role, managing conflict, conflict management