Penggunaan analytical hierarchy process untuk menentukan prioritas syarat lokasi pendaftaran tanah sistematik ajudikasi LMPDP :: Studi kasus di Kabupaten Kulonprogo D.I.Yogyakarta

HENDRIONO, Dody, Ir. Prijono Nugroho, MSP.,Ph.D

2010 | Tesis | S2 Teknik Geomatika

Salah satu kegiatan untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia yang dilakukan BPN RI adalah dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik (PTS) Ajudikasi Land Management and Policy Development Program (LMPDP). Lokasi untuk kegiatan ini didasarkan pada usulan Kantor Pertanahan atas beberapa kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dan Project Manual Management LMPDP. Meskipun kriteria lokasi sudah diatur, akan tetapi didalamnya tidak disebutkan urutan dan nilai prioritas dan tiap kriteria. Hal inilah yang menimbulkan bermacam penafsiran dalam menentukan urutan prioritas pada kriteria yang disyaratkan. Bermacam penafsìran tentang urutan prioritas inilah yang sering menyebabkan hasil dan pemilihan calon lokasi kegiatan PTS Ajudikasi LMPDP menjadi kurang maksimal yang pada akhirnya menyebabkan tujuan dan target kegiatan menj adj kurang maksjmal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dikaji suatu metode untuk penentuan prioritas syarat lokasj PTS LMPDP dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). Untuk maksud tersebut, diambil studj kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneljtian jni ditujukan untuk mengkaji metode AHP dalam menentukan urutan prioritas lokasj PTS Ajudikasi LMPDP di suatu kabupaten/kota. Penentuan bobot parameter syarat lokasi kegiatan diperoleh dengan menyebarkan kuisioner pada 28 pegawai (aktor) dj Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Kabupatan Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta yang pernah terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pada kegiatan PTS Ajudikasi LMPDP. Analjsis dilakukan dengan evaluasi hasjl pemilihan lokasi berdasarkan AHP dengan lokasi kegiatan PTS Ajudikasi LMPDP Tahun 2008 di Kabupatan Kulon Progo. Dan hasil penelitian ini, urutan prioritas syarat lokasi kegiatan PTS Ajudikasi LMPDP yang sebelumnya tidak djketahui, menjadi dapat diurutkan. Dengan menggunakan urutan prioritas jni, penentuan desa lokasj PTS Ajudikasi LMPDP, menjadi lebih baik karena alternatif desa untuk lokasi kegiatan PTS Ajudikasi LMPDP dapat diketahuj lebih banyak, lebih rinci/detil, dan masing-masing memiliki bobot kuantitatifnya.

One ofthe activities to accelerate land registration in Indonesia which is carried out by BPN is through Land Management and Policy Development Program (LMPDP) Systematic Land Registration. This land registration activity conducted by LMPDP is known as Adjudication program. The land registration area for this activity is based on Land Office proposed with certain criteria as stipulated in Government Regulation No. 24/1997 and the LMPDP ProjectManagementManual. Although the criteria of land registration area was set up, but it was not mentioned therein the order of priority of each criterion. This has lead to various interpretations in determining the priority order on the required criteria. Various interpretations of the order ofpriorities were caused less of maximum selection of land registration area and made far from the objectives and targets of the IJV[PDP Systematic Land Registration Adjudication This research proposes a method for determining the order of priority of land registration area of LPVIPDP Systematic Land Registration using Analitycal Hierarchy Process (Al-IP), with a case study in Kulon Progo District Land Office, Daerah Istimewa Yogyakarta Province, Indonesia. The purpose ofthis research is to assess the AHP method in determining the parameter of the order ofpriority of LMPDP Systematic Land Registration (Adjudication) areain a district. Determination value of requirement parameters were obtained by distributing questionnaires to 28 employees at the District Land Office ofKulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman and Yogyakarta Regional Office who have been involved in the planning, implementation and evaluation of L?VIPDP Systematic Land Registration (Adjudication). The evaluation will be done by comparing the results of the AHP with the landregistration area ofthe adjudication in 2008 in Kulon P rogo. result of this research shows that the order ofpriority of the requirement of land registration area ofAdjudication, which previously could not be determined, can be sorted. By using this priority order, determining the land registration area of the Adjudication can be done better because the alternativeland registration area of the Adjudication can be more widely known, more detailed, and each has a weight of its quantitative value.

Kata Kunci : AH,Pendaftaran tanah sistematik,Ajudikasi,LMPDP