Tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan peranan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam sistem peneglolaan keuangan negaar

HARYANTO, Jemi Dodik, Andi Sandi A.T.T, S.H.,LL.M

2010 | Tesis |

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) sistem pengelolaan keuangan negara menurut peraturan perundang-undangan, (2) kedudukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam sistem pengelolaan keuangan negara, (3) peranan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menggambarkan secara yuridis kedudukan dan peranan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi dokumen yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier sebagai bahan penelitian data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengelolaan keuangan negara diatur dalam paket undang-undang mengenai keuangan negara, yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, kedudukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan PMK No.134/PMK.06/2005 maupun PMK No.192/PMK.05/2009. Dengan kedudukannya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan sebagai regulator, cash manager, administrator, serta guru bagi stakeholder atau satuan kerja dalam lingkungan wilayah kerja yang telah ditentukan.

This study aims to determine: (1) financial management systems according to the state laws and regulations, (2) the position of the Directorate General of Treasury in state financial management system, (3) the role of the Directorate General of Treasury in state financial management system. This research is a normative legal research regarding normative analysis and outlines the position and role of the Directorate General of Treasury in state financial management system. This research was a library research . Library research using primary legal materials, secondary materials, and tertiary materials as raw secondary data research. Based on this research, the state regulated system of financial management in the package law on state finances, namely the Law No.17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 Year 2004 regarding State Treasury, Law No.15 of 2004 on the Inspection Management and Accountability State Finance. In the state financial management system, the position of the Directorate General of Treasury as Treasurer General Counsel State based PMK No.134/PMK.06/2005 No.192/PMK.05/2009. In its capacity as General Treasurer of the State Authority, the Directorate General of Treasury acts as a regulator, a cash manager, an administrators, as well as mentor for the stakeholders or working unit within the working areas that have been determined.

Kata Kunci : Keuangan negara,Kedudukan DJPB,Peran DJPB, state finances, position of DG of Treasury, role of DG of Treasury