Tinjauan yuridis perubahan kekuasaan Dewan PerwakilanRakyat dan Presiden dalam pembentukan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945

HIDAYAT, Zamroni Ahmad, Andi Sandi A.T.T, S.H.,LL.M

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perubahan kekuasaan DPR dan Presiden dalam pembentukan UU APBN setelah perubahan UUD 1945, (2) mekanisme pembentukan UU APBN berdasarkan peraturan yang berlaku, (3) dampak yuridis perubahan kekuasaan DPR dan kekuasaan Presiden dalam proses pembentukan UU APBN setelah perubahan UUD 1945.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka, dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut, disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskriptifkan atau menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, kekuasaan DPR maupun Presiden dalam pembentukan APBN pada tataran konstitusi, tidak berubah setelah perubahan UUD 1945. Perubahan kekuasaan justru terjadi pada tataran undang-undang,yakni pada Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mekanisme pembentukan APBN dalam suatu siklus anggaran terdiri dari dua tahap yaitu budget preparation dan budget enactment. Kekuasaan DPR untuk dapat mengajukan usul yang dapat mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran membawa dampak berlarut-larutnya pembahasan RUU APBN. Persetujuan DPR terhadap APBN yang terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja membawa dampak perubahan kekuasaan revisi anggaran. Sebelum perubahan UUD 1945, revisi anggaran merupakan hak penuh Presiden sebagai bagian pelaksanaan APBN. Setelah perubahan UUD 1945, DPR terlibat dalam memberikan persetujuan terhadap revisi anggaran dokumen anggaran yang bersifat kebijakan.

This study aims to examine: (1) the legal consequences of the power of DPR and the President in the formulating the State Budget Law after the amendment of the 1945 constitution, (2) the formulating process of the State Budget Law based on existing regulation, (3) the impact of changes in the power of DPR and President in the formulating process of the State Budget Law after the amendment of the 1945 constitution. This research is a normative legal research, is a library research using secondary data sources or data libraries, the primary, secondary, and tertiary legal materials. Then based on the data collected, it is analysed with descriptiveanalysis method, because of the results of the study is expected to describes in a comprehensive and systematic manners of the the legal consequences of the power of DPR and the President in the formulating the State Budget Law after the amendment of the 1945 onstitution. Based on this research, the power of DPR and the President in establishment of the State Budget Law has no legal consequences after the amendment of the 1945 constitution, at the level of constitution. The change of power would occur at the level of legislation, namely in Article 15 section (3) and 15 section (5) of the Law No.17 of 2003 regarding State Finance. Mechanism of formation of the state budget in a budget cycle consists of two stages: budget preparation and budget enacment. The power of DPR to be able to submit proposals taht could lead to changes in total revenues and expenditures to bring the impact of long-running discussion of the bill wore on the state budget. DPR’s approval of a detailed budget to organizational units, functions, programs,activities, and type of expenditure to bring the impact of changes in the power of the budget revision. Before the amendment of the 1945 constitution, the revised budget is the full rights of the President as part of the implementation of the national budget. After amendment of the 1945 constitution, DPR engaged approving the revised budget to the budget document that is policy.

Kata Kunci : Kekuasaan DPRD,Kekuasaan Presiden,Pembentukan UU APBN, the powers of DPR, the powers of President, the formulating the State Budget Law.