Implementasi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

PRIYONO, Dadang, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Kebijakan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta kuatkan lagi dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan serta terciptanya tiap penduduk memiliki satu nomor induk kependudukan (NIK). Dalam upaya pelaksanaan aturan tersebut dimana NIK yang merupakan nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengadakan uji petik penerapan Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau disebut KTP Elektronik (e-KTP). e-KTP dilengkapi dengan chip serta rekam digital guna menyimpan data-data penting identitas pemilik kartu sehingga terhindar dari penyalahgunaan tindak kejahatan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan e- KTP dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan penerapan e-KTP di Kecamatan Dukupuntang masih terdapat permasalahan yang sangat klasik kita jumpai dalam kegiatan birokrasi, seperti kurangnya persiapan kegiatan serta dilakukan seperti mendadak karena tahapan kegiatan tidak begitu jelas. Sosialisasi pada tim pelaksana baik di kecamatan maupun tim pelaksana desa kurang maksimal sehingga mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan penerapan e-KTP yakni sumberdaya, baik kurangnya sumberdaya manusia yang memadai serta kurangnya anggaran terserap sampai pelaksana tingkat bawah sehingga mengkibatkan komunikasi internal tim terganggu. Permasalahan itu timbul karena masih adanya ego sektoral dalam tubuh pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga terjadi gap komunikasi mengenai transparansi anggaran operasional yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah perlu ada tahapan-tahapan kegiatan yang jelas sehingga tidak membingungkan kepada pemerintah daerah setempat serta sosialisasi kepada masyarakat lebih kepada pemahaman kegunaan dan manfaat program e-KTP. Komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif tentu juga akan menghilangkan sikap saling curiga antar instansi sehingga perebutan mengenai penempatan anggaran sesuai dengan sektornya tidak terjadi.

The policy of ID card application based on Single Identity Number which is commited by Law No. 23/2006 and Presidential Decree No. 26/2009 aims to control demography administration and to help every citizen to have their own SIN. In the effort of implementing that arrangement in which SIN is an unique and single identity owned by every people registered as the inhabitant of Indonesia, therefore, the Government of Republic Indonesia introduces a try-out of ID Card application based on SIN and it can be called as electronical ID Card (e-KTP). e-KTP is completed by chip and digital recorder used for saving important data and own identity so that the are avoided from criminal act. This research is aimed to find out how the implementation of e-KTP application and to find out the factors that influence that implementation The results show that in implementation process of e-KTP in the Subdistrict Dukupuntang, there are some classical problem that we can find in the bureaucracy activitiy like there is the lack of prepare and is done suddenly because the stages are not clear. The socialization in teams either for subdistrict area or village area is not so maximum that it make less of information receive by every inhabitant. There are some factors that influence the implementation process of e- KTP application, they are human resources and less of budget until under level, so that, it causes the internal communication obstructed. Those problem are because there is sectoral ego in Government of Cirebon regency, so that, there is gapcommunication about transparency of operational budget from APBD of Cirebon Regency. The recommendation of this research is there needs clearer activity steps, so, it does not make confused the local government and society, so that society knows about the use and benefit of e-KTP. Communication and coordination in a more intensive course will also eliminate mutual suspicion between institutions so that seizure of the budget in accordance with the placement of the sector does not occur.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan penerapan e,KTP,Nomor induk kependudukan,Faktor yang mempengaruhi,Komunikasi, policy implementation of e-KTP, Single Identity Number, Factor Influences, Communications