Implementasi pasal 37 Undang-undang jabatan notaris dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada masyarakat oleh notaris di Kota Padang

ERAWATI, Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada masyarakat oleh notaris di Kota Padang dan hambatan dalam implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada masyarakat oleh notaris di Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian lapangan sebagai data primer, dan untuk melengkapi dan mendukung data lapangan dibutuhkan data kepustakaan sebagai data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan ketua organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang dan 5(lima) orang notaris yang berpraktek di Kota Padang serta klein notaris yang datang ke kantor notaris. Data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada masyarakat oleh notaris di Kota Padang belum optimal karena pada umumnya klein yang datang ke kantor notaris meminta pelayanan hukum mengenai pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak yang mempunyai nilai ekonomis, dan keinginan klein terbatas pada permintaan untuk pengurangan biaya dan honorarium yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris, selain itu klein yang datang ke kantor notaris mempunyai harta kekayaan yang akan dipindahkan, hambatan yang dihadapi dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada masyarakat oleh notaris di Kota Padang dalam prakteknya secara yuridis tidak ada jika klein yang datang ke kantor notaris untuk meminta pelayanan kenotariatan membawa persyaratan yang lengkap dalam pembuatan proses pembuatan akta yang diinginkan, secara teknis hambatannya yaitu karena honorarium notaris tidak semata-mata untuk notaris saja tapi sebagian dari honorarium notaris tersebut dipergunakan untuk biaya operasional kantor, jika banyak notaris yang memberikan pelayanan cuma-cuma maka notaris akan susah untuk memenuhi semua biaya operasional kantor.

The purpose of this study is to investigate the implementation of Article 37 of Law Notary in the provision of legal services in the field of Notary to the public by the notary in the city of Padang and obstacles in the implementation of Article 37 of Law Notary in the provision of legal services in the field of Notary to the community by notary in the city of Padang. This research is a juridical empirical research that is based on field research as the primary data, and to complement and support the field data needed literature data as secondary data. The primary data obtained through interviews of informants chairman organizations Indonesian Notaries Association of Padang and 5 (five) persons practicing notary in the city of Padang and Klein came into office the notary deed. Secondary data obtained through a literature study. All data obtained from the research literature will be analyzed qualitatively and descriptively described Based on the results of the study concluded that the implementation of Article 37 of Law Notary in the provision of legal services in the field of Notary to the public by the notary in the city of Padang is not optimal because it generally Klein who come to the notary's office requesting legal services regarding the transfer of rights and obligations between the parties have economic value, and limited to demand Klein desire to reduce costs and fees set by the Notary Law, Klein besides coming to the office of notary public has the wealth to be transferred, the obstacles encountered in the provision of legal services in the field of Notary to the public by the notary in the city of Padang in practice is not legally exist if Klein is coming to the office of notary to request a Notary services brings complete the requirements in the manufacturing process of making the desired certificate, technical constraints, that is because no notary fees solely for the deed alone but part of notary fees are applied to the cost of office operations, if many notaries who provide services free of charge then the deed will be difficult to meet all office operational costs.

Kata Kunci : Notaris,Pemberian jasa hukum,Honorarium, Notaries, Legal Services Provision