Analisis hukum terhadap kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berkaitan dengan hak ingkar berdaasrkan undang-undang jabatan notaris di Kota Makassar

HAMID, Zulhajji, Dwi Haryati, S.H.,M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini mengenai Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Berkaitan dengan Hak Ingkar Berdasarkan Undangundang Jabatan Notaris di Kota Makassar, untuk mengetahui implementasi kewajiban ingkar notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris di kota Makassar serta untuk mengetahui kendalakendala dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya dengan kewajiban ingkar berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu artinya bahwa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab Notaris. Untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan, Dan yang menjadi subjek penelitian adalah Notaris, Majelis Pengawas,dan pihak Kepolisian,Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penggunaan hak ingkar Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris belum optimal. Hal ini tampak dari masih adanya Notaris yang memberikan keterangan kurang memperhatikan adanya hak ingkar sesuai amanat UUJN. Hak ingkar oleh Notaris dengan sendirinya akan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang (ketentuan eksepsional) Apabila menyangkut persoalan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun kendala terhadap penggunaan hak ingkar Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya dengan hak ingkar berdasarkan UUJN adalah dalam hal Majelis Pengawas Daerah telah menyetujui permintaan pihak penyidik kepolisian untuk memeriksa notaris, maka seorang notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan. Di samping itu adalah jika pihak penyidik dalam hal ini kepolisian menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka notaris biasanya tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar sebab polisi bisa saja menggunakan alasan bahwa notaris tersebut tidak koperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya, sehingga polisi melakukan upaya paksa.

This research is related to the Law on Obligations Analysis Maintain Confidentiality Deed Deed in connection with the Rights Based disbelieve Notary Law Office in Makassar, failing to know the implementation obligations in maintaining the confidentiality of notarial deed in accordance with Law Notary Office in Makassar, and to identify responsibilities notary in the deed of confidentiality in relation to the bad-faith obligation under Title Deed Law. The nature of this research is that empirical research juridical means that the facts found in the field associated with the legal rules that regulate the role and responsibilities of the Notary. To obtain data in this study conducted by the research literature using this approach to the problems investigated by reviewing the provisions in terms of laws and regulations applicable in Indonesia. Field research (field research) is conducted to obtain primary data, while the research literature conducted to obtain secondary data. The results showed that the implementation of usage rights in failing to maintain the confidentiality of notarial deed based on Title Deed Law has not been optimal. This is evident from the existence of notary who give less attention to the information according to the mandate UUJN deny rights. Deny the rights of the notary by itself would fall if it is determined otherwise by the law (exceptional provision) concerning issues such as corruption and crime in the area of taxation. The constraints on the use of rights in failing to maintain the confidentiality of notarial deed in relation to the rights of failing based on Title Deed Law is in Local Control Panel (MPD) has approved a request from police investigators to examine the deed, then a notary public cannot avoid the temptation to provide information. In addition to that is if the investigating authorities in this case the police use of force with efforts to investigate the reasons for the interest and investigation, the notary public usually can not be avoided by reason of failing to exercise rights because the police could use the excuse that the deed has not cooperative in providing information concerning a deed made, so that the police force efforts.

Kata Kunci : Kewajiban notaris,Hak ingkar,notary, liabilty, rights regarding confidentiality