Penghindaran terhadap pengenaan pajak penghasilan (PPH) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Kota Padang

JUMARDI, Prof. Dr. Siti Imijati Jenie, S.H., C.N

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini, pemerintah memberlakukan berbagai jenis pajak, salah satunya adalah PPh dan BPHTB terhadap transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Karena merasa tingginya beban pajak dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak mendorong masyarakat untuk melakukan penghindaran terhadap pengenaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penghindaran pajak yang dilakukan dan bagaimana pula upaya PPAT dan Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi penghindaran pajak tersebut. Penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Lokasi yang dipilih adalah Kota Padang dengan populasi para PPAT yang mempunyai wilayah kerja di kota Padang. Wawancara juga dilakukan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang serta Lurah, dimana pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Data yang telah dikumpulkan baik dari kepustakaan maupun dari penelitian lapangan dianalis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk penghindaran pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah dengan cara memperkecil nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Untuk mencegah terjadinya penghindaran atas pengenaan PPh dan BPHTB tersebut, harus dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah harus ada kerjasama antara PPAT dengan Kantor Pelayanan Pajak yaitu dengan memberikan pengertian dan menerapkan aturan hukum secara tegas terhadap upaya penghindaran pajak.

Tax is the main source of state’s earnings. To increase the state’s taxoriginated earnings, the government has enforced various taxes; among others are PPh (Income Tax) and BPHTB (Land and or Building Transfer Fee). Existing public perception on too high taxation and lower public awareness on tax importance have encouraged community members to perform tax evasion. This research aimed to identify the forms of tax evasions commenced and what the PPATs (Land Deed Officials) and the Kantor Pelayanan Pajak (Tax Service Office) performed to encounter such tax evasions. This was a juridical-empirical research, namely, a legal research carried out by studying literature materials to gather secondary data; then, it was continued by field study to collect primary data. The Municipality of Padang was preferred to be the research site with population involving PPATs working in the Municipality of Padang area. Interviews were also performed with the officials of Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Padang Tax Service Office) and Lurah (Head of Village) at which the purposive sampling was conducted. Data gathered both from literature and field studies were qualitatively analyzed by using descriptive method. Based on data analysis, it was concluded that tax evasion on the right transfer of land and building were performed by reducing the values utilized as the basis of the taxation. To prevent such evasions on the PPh and BPHTB, several methods should be carried out, among other, through the establishment of cooperation between PPATs and Kantor Pelayanan Pajak, i.e. by providing understanding and strictly enforcing law regulations on tax evasions.

Kata Kunci : Pengalihan hal atas tanah/bangunan,PPH,BPHTB, Right transfer, PPh (income tax), and BPHTB (Land and or building transfer)