Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pengadilan hubungan industrial di Kota Padang

YUKO, Andri, Sigid Riyanto, S.H.,M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria apa yang menjadi ukuran agar penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilaksanakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa hubungan industrial di Kota Padang dan untuk mengetahui bagaimanakah peran notaris dapat dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mempelajari peraturan perundang-undangan dan membandingkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat di lapangan berupa dokumen-dokumen dan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait dengan masalah ini. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh para pakar, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah ini. Data-data yang terkumpul di analisis secara kualitatif dan hasilnya di publikasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang menjadi ukuran sehingga penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan pengadilan hubungan industrial adalah gugatan yang diajukan hanya mengenai perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, harus melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi dari instansi di bidang ketenagakerjaan. Penyelesaian sengketa hubungan industrial di Kota Padang dilaksanakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial yang secara organisasi berada dibawah Pengadilan Negeri Padang. Peran notaris dapat dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu dalam hal perjanjian kerja yang dibuat akta notarilnya atau perjanjian kerja yang di legalisasi oleh notaris, sehingga menjadi alat bukti yang sempurna dan memenuhi kepastian hukum.

This research aims at discovering the standard criteria of dispute settlement of industrial relation to be performed through Industrial Relation Court in Padang District Court, discovering the dispute settlement of industrial relation in Padang Municipality and discovering the role of notary public involved in the dispute settlement of industrial relation in Padang Municipality. This research belongs to juridical-sociological research, that is a research investigating laws and regulations and comparing them with the real practice in the field. The data employed were primary data, secondary data. Primary data were data obtained in the field in the form of documents and direct interview with the parties related to this issue. Secondary data were collected from books written by experts, documents, laws and regulations related to this issue. The collected data were analyzed qualitatively and the result was presented descriptively. The research result indicates that the standard criteria so that dispute settlement can be conducted through industrial relation court is the lawsuit that is filed only includes conflict of right, interests between labors/ labor union and entrepreneur in one company and conflict of lay off (PHK), for which should enclose mediation or conciliation history from the institution of labor affairs. The dispute settlement of industrial relation in Padang Municipality is conducted by Industrial Relation Court which is organizationally under Padang District Court. Notary public can be involved in the dispute settlement of industrial relation in terms of the employment contract that the notarial deed has been made or employment contract legalized by notary public, so that it can be perfect evidence and fulfill the legal certainty.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa,Hubungan industrial