Prospek pengembangan obligasi daerah dengan instrumen sukuk oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

MUSLIM, Sarip, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A.,Akt

2010 | Tesis |

Di Indonesia sukuk terus berkembang sejak keluarnya fatwa MUI tentang obligasi syariah, telebih ketika disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang ditetapkan pada bulan April 2008. Implikasi disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah daerah bisa menggunakan instrumen pembiayaan ini sebagai alternatif bagi pembiayaan berbagai proyek termasuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Tesis ini membahas Prospek Pengembangan Sukuk Daerah oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Dari sisi penawaran sukuk akan diperhitungkan dengan kinerja pendapatan asli daerah melalui analisis share, growth dan elastisitas serta melakukan analisis DSCR dan batasan besaran pinjaman merujuk PP No.54 Tahun 2005. Sedangkan dari sisi permintaan sukuk digunakan parameter jumlah penduduk muslim, jumlah dana likuid dan jumlah keluarga sejahtera untuk masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan data tahun 2007-2008 menunjukkan bahwa berdasarkan faktor penawaran dan permintaan dan dilanjutkan dengan analisis indeks dan analisis kuadran dapat disimpulkan terdapat delapan kabupaten/kota di Jawa Barat untuk dikaji lebih lanjut guna kemungkinan penerbitan sukuk daerah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut.

In Indonesia, sukuk continues to grow since the release of the MUI fatwa of Islamic bonds, especially when the legalization of Government Regulation No. 19/2008 regarding SBSN established in 2008. The Implications of the legalization of these Government Regulation, local governments including the regency/city government in West Java, could use this as an alternative financing instrument for financing various projects. This thesis is mainly focus on analyzing the prospect of the development of Islamic Bonds (Sukuk) in regency/city of West Java. The regency/city government supply side of sukuk is calculated by the performance of Regional Original Revenue with elasticity, growth and share analysis. The supply side of sukuk is also calculated by DSCR analysis and the limit of loan by the regency/city government that based on the Government Regulation No. 54/2005. Otherwise, in the demand side of sukuk is using the parameter of the total Moslem populations, amount of liquidity funds, and total welfare family in each region/city. Based on the research result that used data of 2007-2008, the factors of supply and demand and continue by analyzing of index and analyzing of quadrant, can be concluded that there are seven regency/city may have possibility to have initial public offering of sukuk which are; City of Bandung, Regency of Bandung, Regency of Bogor, Regency of Bekasi, City of Bekasi, Regency of Sukabumi, Regency of Cirebon and Regency of Garut.

Kata Kunci : Sukuk Daerah, Regional Sukuk