Fungsi institusi hukum terhadap penegakan hukum lingkungan dalam kasus kerusakan hutan di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara

DARSIMON, Dr. Lutfi Muta'ali , S.Si.,M.S

2010 | Tesis | S2 Ilmu Lingkungan

Kondisi kawasan hutan di wilayah Kabupaten Muna, semakin kritis, yang terjadi hampir merata di setiap Kecamatan, dan telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini diduga karena lemahnya penegakkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerusakan hutan di Kabupaten Muna dan untuk mengkaji tingkat efektifitas pelaksanaan fungsi institusi hukum di Kabupaten Muna. Penelitian dilakukan di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan metode survei. Jumlah sampel sebanyak 50 orang dengan teknik purposive sampel. Variabel dalam penelitian ini yaitu kebakaran hutan, alih fungsi hutan, penebangan liar, penegakkan hukum, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hubungan kekerabatan, keterkaitan terhadap persoalan hukum, pengetahuan hukum dan pengetahuan kondisi hutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Muna sangat tinggi, yang disebabakan oleh faktor-faktor kebakaran hutan, alih fungsi hutan, penebangan liar dan lemahnya penegakkan hukum. Tingkat efektifitas pelaksanaan fungsi institusi hukum sangat rendah. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum, yang paling rendah ada pada institusi Polri sebesar 72 persen yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi belum berjalan dengan baik, kemudian institusi Kejaksaan dan Pengadilan. Rendahnya pelaksanaan fungsi ini disebabkan oleh kemampuan aparat Kepolisian yang masih kurang, keterbatasan dana serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga dibutuhkan usaha untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing aparat dengan melakukan pelatihan, pendidikan hukum lingkungan, pengalokasian anggaran yang memadai serta pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung. Sementara untuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah dianggap masih lebih baik jika dibandingkan dengan ketiga institusi lainnya (Polri, Kejaksaan dan Pengadilan). Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan fungsinya, tugas-tugas penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sering kali diambil alih oleh institusi Polri. Hubungan yang paling kuat antara karekteristik dengan persepsi responden terhadap pelaksanaan fungsi institusi hukum adalah pada tingkat pendidikan terhadap pelaksanan fungsi pengadilan sebesar -0.661 serta hubungan yang lemah terjadi pada keterkaitan dengan persoalan hukum terhadap pelaksanaan fungsi Pengadilan sebesar -0.280.

The condition of forest area in Muna Regency becoming increasingly serious wihich was happened almost all over sub district ans ahs raised exceptioanl effect from various aspect society life. This research proposes to detremine how demaging forest in muna regency and examining the level affectivty of implementing the function of law institution in muna regency. The research executed in muna regency of sulawesi tenggara province with using survey method. The total of sample are 50 people wih purposive sample technique. The variable in this research that is foresr fire fuction ekschange of forest illegal logging, law maintenance, edecation level typical job, family relationship, relation to law problem, law science, forest condition science. The result of research indicted that the level of forest damaging in muna regency waw so high, caused by some factors that is : forest fire, functin excahange of forest, illegal logging, lack of law maintenance. The effetivenes level of law institution, that is, POLRI institution function implementation by 72% which suggest that the implementation of function have not properly done yet, subsequently judiciary and curt institution. This lack 0ff fuction implementation was caused by lack of polce agency ability, fund restrictiveness also the lack of suporting by doing practice, studying enviropment law, allocating sufficient fund and providing infrastructure which providing. Be better compared with the three other institution, ( Polri, judiciary, court).this caused in implementing fuctions, the duty of law maintenance which should be undetaken by local government often taken over by polri institution. The most powerful relationship between characterictic and respondent percetion towards law institution function implementation which was on education level againts la function implementation was -0,661 also the weak relationship which was occurred in relevance with law againtd court function implementation was -00,280

Kata Kunci : Kerusakan hutan,Penegakan hukum lingkungan,Tingkat efektifitas instituisis hukum