Kendali pemerintah daerah mengawal good mining practice

ISMAIL, Muhammad Hafidz, Prof. Dr. Purwo santoso, M.A

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Kabupaten Halmahera Tengah memiliki kekayaan tambang yang menjanjikan. Tambang menjadi potensi unggulan karena mampu memberikan efek positif ganda terhadap pembangunan. Mengingat eksploitasi tambang menyumbang dampak negatif, maka pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Disamping itu, sektor tambang berkaitan erat dengan politik lokal, khusus pada hajatan demokrasi semisal pilkada. Elit lokal menggunakannya sebagai pintu masuk mendulang suara dan popularitas, mengingat sebagian kecil masyarakatnya bekerja sebagai buruh pada perusahaan pertambangan. Berdasar pada uraian diatas maka permasalah ini adalah sejauh mana Pemerintah Daerah memastikan konsep good mining practice telah ditegakkan dalam pengelolaan sumber daya tambang. untuk menjawab permasalahan tersebut maka teori yang digunakan adalah teori kendali pemerintah, untuk menjelaskan pengawasan langsung berkaitan dengan kontrol pemerintah terhadap aktifitas pertambangan menggunakan mekanisme managerial yang berlaku, serta kendali tidak langsung berkaitan dengan pengawasan Pemerintah dan publik terhadap terlaksananya komitmen good mining practice oleh perusahaan tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses tata kelola sumber daya tambang yang dilakukan Pemerintah Daerah, masih jauh dari prinsip-prinsip good mining practices. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian: (1). Penerapan konsep good mining practice dalam kebijakan pertambangan dilaksanakan sebatas prosedural saja. Kenyataannya pola managemen yang diharapkan dapat menekan laju kerusakan lingkungan tidak bekerja baik dilevel implementasi. Kondisi demikian dimungkinkan terjadi karena aparatur birokrasi tidak memahami konsep managemen lingkungan secara baik serta lemahnya komitmen politik pemerintah akibat adanya kepentingan politik jangka pendek ; (2). Degradasi kualitas sumber daya alam sangat ditentukan oleh watak politik pembangunan yang dianut pengambil kebijakan. Spirit otonomi Daerah yang disalahartikan justeru menjadi bumerang bagi upaya proteksi sumber daya alam. Landasan berpikir ini diletakkan dalam kerangka spirit developmentalisme berbungkus kesadaran ekonomi, alhasil modus “kamuflase hijau” yang diterapkan perusahaan tambang berhasil mengebiri sumber daya alam nasional. Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : (1). Memastikan bekerjanya managemen pengelolaan tambang secara ketat, dengan menempatkan aparatur yang memiliki kapasitas dan integritas yang memadai; (2). Penyelesaian masalah lingkungan tidak saja dilakukan dengan pendekatan teknokratis, melainkan juga dengan menyelesaikan political process`nya.

The Regency of Central Halmahera has a promising mine resources. Mine can potentiality provide multiple effects for development. Nevertheless, the process of mining exploitation has its negative impact also, so that its management must be carried out in a sustainable manner. In addition, mining sector was closely related to local politics in The Regency of Central Halmahera, especially during the event of local democracy such as Pilkada. Local elites used mining issues as a means to increase the number of votes and popularity, considering the small portions of community works as laborers on the mining company. In response to these challenges, the concept of good mining practice is proposed as an alternative problem solving. Based on previous description, the issues is to what extent local government has ensured good mining practice concept being implemented on the management of mining resources. To address that issues, this research used the theory of governments control to explain direct supervision of government related to mining activities by using governance mechanism that applied, and also indirect supervison which conected to governments and public control on the implementation of good mining practice by mining companies. Research method is qualitative. Output of this research shown that the governance process of mines resources held by The Government of Central Halmahera Regency was still far from the principle of good mining practice. This argument supported by the research: (1) implementation of good mining practice concept on mining policy were very procedural. The scheme of management, which was expected to reduce the rate of environmental degradations rate, did not work well in practice. Such conditions occurred because the bureaucratic apparatus did not have an adequate understanding about environmental management and also lacked political commitment because of short-term political constestation. (2) The degradation of the environment and natural resources was largely caused by the political model of development, which was adopted by policy makers. Misinterpreted the spirit of regional autonomy was precisely be a boomerang for the efforts of natural resources protection. The degradation that occurred was justified by developmentalism perspective, the foundations of which regard only economic awareness, consequently resulting in mining companies utilizing "green camouflage" to successfully emasculate national natural resources. Recommendations of this research are: (1) ensuring the process of mines management strictly through the placement of equipment which has sufficient capacity and integrity; (2) the solution of environmental problem is not merely by using technocratic approach, but also by completing its political process

Kata Kunci : Good mining practice,Kendali pemerintah