Konflik pengelolaan tambang batu bara di kawasan Hak Ulayat Nagari Sijantang Kota Sawahlunto, Sumatera Barat

SURYANINGSIH, Drs. Haryanto, M.A

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini tentang konflik pengelolaan tambang batu bara di kawasan hak ulayat Nagari Sijantang Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Konflik terus bertransformasi, walaupun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya penyelesaian akar konflik dalam pengelolaan tambang batu bara di kawasan hak ulayat Nagari Sijantang. Untuk menjawab tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode ini dipilih karena lebih mampu menemukan definisi situasi dan gejala-gejala sosial serta makna dibalik data yang tampak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konflik pengelolaan tambang batu bara di kawasan hak ulayat Nagari Sijantang Kota Sawahlunto terus bertransformasi atau berubah bentuk karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak menyentuh akar permasalahan. Konflik yang telah muncul sejak dibukanya tambang batu bara oleh pemerintah Kolonial Belanda ini berlanjut pada masa orde baru hingga saat ini. Yang menjadi akar konflik dalam pengelolaan tambang batu bara di Nagari Sijantang adalah masalah kontrol dan akses secara spasial terhadap sebidang tanah termasuk yang terkandung di dalamnya. Pemerintah tidak mampu membaca hal ini, sehingga upaya yang dilakukan tidak menyentuh penyebab dasar terjadinya konflik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengatasi konflik tersebut adalah; Pertama, pemberian izin usaha pertambangan dan pengakuan terhadap tanah ulayat. Pemerintah Kota Sawahlunto memberikan izin kepada pengusaha lokal untuk melakukan penambangan batu bara di Nagari Sijantang dengan syarat harus mendapatkan izin dari si pemilik ulayat. Pengakuan pemerintah terhadap tanah ulayat ini masih setengah hati. Kedua, memberi bantuan khusus (program emergency). Pemerintah memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang mau berhenti sebagai penambang rakyat, namun penambang rakyat di Nagari Sijantang tetap saja marak. Ketiga, tindakan represif yakni dengan melakukan tindakan tegas terhadap penambang tanpa izin. Penelitian ini memiliki implikasi terhadap studi konflik, yakni upaya penyelesaian suatu konflik dapat dilakukan di luar jalur litigasi (peradilan) dan non-litigasi (arbitrase, negoisasi, mediasi, dan konsiliasi). Upaya-upaya tersebut masih bersifat normatif dan terkadang sangat sulit diterapkan pada kasus-kasus konflik tertentu. Pemetaan yang jelas terhadap konflik sangat diperlukan untuk menemukan upaya yang tepat dalam penyelesaian akar permasalahan.

This research is about the conflict of coal mine management in the community land in Nagari Sijantang, Sawahlunto, West Sumatera. Transformation of conflict is always more complicated, although many solutions have been made by government. Based on this information, the aims of this research are to describe and analyze the ways to solve the basic reason of conflict in the management of coal mines in the community land of Nagari Sijantang. Writer uses qualitative method with phenomenology approach. This method is able to discover the definition of situation, social indications and the meaning behind the uncover data. The collecting data method uses deep interview, observation, and documentation. The results of this research show that the conflict of coal mine management in community land of Nagari Sijantang Sawahlunto, continue to transform or change shape because of the efforts that have been tried by the government do not touch the basic of the problem. Conflict has begun since the opening of coal mine by the Dutch colonial government, during New Order until now. Which became the basic of conflict in the management of coal mines in Nagari Sijantang is a problem in spatial control and access to the parcel of land included there. Government is not able to analyze this, so the efforts do not touch the fundamental causes of conflict. Efforts undertaken by the government to resolve the conflict Sawahlunto were: First, the granting of mining permit and the recognition of community land. The local government granted permission to local entrepreneurs to mine coal in Nagari Sijantang on condition must obtain permission from the owner of the community. Government recognition of communal land is still halfheartedly. Second, special assistance (emergency program) are given. Government provides funding assistance for communities that want to stop as the miners of the people, but people in Nagari Sijantang miners still rife. Third, the repressive action is by stern action against miners without permission This research has implications for the study of conflict. There is conflict resolution efforts can be done outside the path of litigation (judicial) and non-litigation (arbitration, negotiation, mediation and conciliation). These efforts are still normative and sometimes very difficult to apply in certain cases of conflict. Mapping a clear response to conflict is needed to find appropriate measures to settle the basic of the problem.

Kata Kunci : Eksploitasi,Transformasi,Akar konflik