Penyelenggaraan pelayanan perizinan :: Studi kasus implementasi kebijakan peraturan walikota Yogyakarta No.33 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

ANTONI, Muswizar, Prof. Dr. Warsito Utomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan kebijakan perubahan (policy change) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Perizinan, membutuhkan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun dengan berbagai prestasi yang ditoreh telah menggambarkan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan proses implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 14 orang informan yang dipilih secara purposive. Telaah dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Prosedur pengolahan data menggunakan tujuh langkah yang dikembangkan oleh Prasetya Irawan. Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan proses legitimasi kebijakan yang dilakukan dengan kekuatan karakter kepemimpinan walikota mengkomunikasikan visi perubahan yang dibawa oleh kebijakan tersebut sehingga mendapatkan kepercayaan dan partisipasi aktif stakeholders. Hal ini menjadi titik kritis dalam tahap selanjutnya yaitu membangun konstituen kebijakan yang berguna sebagai kekuatan pendukung utama pelaksanaan kebijakan ini. Konstituen kebijakan menjadi besar karena interaksi pelaksanaan tahap pertama dengan kedua berjalan dinamis saling membangun dan menguatkan. Pemenuhan sumberdaya dilakukan setelah organisasi pelaksana didesain. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepastian, karakteristik organisasi terletak pada operating core yang hanya dilaksanakan oleh satu bidang serta pengembangan struktur yang mengakomodasi learning organization. Berdasarkan desain struktur organisasi, melalui campur tangan walikota menjaga independensi pelaksanaannya, instansi yang ditugaskan memenuhi sumberdaya dapat melaksanakan tugas dengan independen sesuai keahlian teknokrasinya. Seluruh persiapan yang telah dilakukan untuk implementasi kebijakan digerakan dengan rencana kerja dan kinerja terukur serta terbaik. Keberhasilan mengelola konflik organisasi serta pelaksanaan sistem reward dan punishment secara konsisten, dan adanya komunikasi kerja yang transparan serta dilandasi persamaan persepsi dalam melaksanakan tugas, telah menjadi kunci keberhasilan menggerakan seluruh sumberdaya dalam mencapai tujuan kebijakan. Namun dari semua itu, monitoring kinerja dan proses kerja yang dilakukan secara efektif dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan terukur telah menjadi early warning kemungkinan terjadinya permasalahan implemetasi kebijakan serta bisa dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan secara terus menerus.

The implementation of the policy change by the Municipal Government of Yogyakarta in the form of licensing service policy implementation at the Licensing Office, requires many implementation efforts and strategies that are not easy and requires a long time. But with many achievements has been the success in implementation. The research aims to determine and describe the implementation of licensing policy implementation process at the Licensing Office of Yogyakarta Municipality. The research use descriptive research method with qualitative approach. Data collection techniques used were interviews and document review. Interviews were conducted against 14 persons purposively selected informants. Document review conducted on the documents that have a direct connection with research problems. Data processing procedure used seven steps developed by Prasetya Irawan. Based on the analysis of research data, it can be concluded that the policy implementation begins with the legitimacy of the policy process undertaken by the power of the mayor of leadership character communicate the changes vision that brought by the policy so that gain the trust and active participation of stakeholders. This becomes a critical patch in the next stage of building a useful constituent policy as the main supporting force implementation of this policy. Constituency policy be great because the first stage of interaction with the second execution run dynamic build and reinforce each other. Fulfillment of resources is done after the implementing organization is designed. By promoting the principles of transparency, accountability and certainty, the operating characteristics of the organization lies in the core which is only carried by one field and the development of structures that accommodate the learning organization. Based on the design of organizational structure, through the intervention of the mayor maintain the independence of its execution, a government agency tasked to meet the resources to carry out duties independently in accordance with its technocratic expertise. The whole preparation has been done to implement policy driven by the best and measurable performance and action plans. The success of managing organizational conflict and the implementation of reward and punishment system consistently, and transparently workplace communication based on the perception of equality in carrying out the task, have become the success key of moving all resources to achieve policy goal. But of all that, performance and work processes monitoring are carried out effectively by using measure various methods and approaches have become an early warning the likelihood of policy implementation problems and can do the changes and improvements continuously.

Kata Kunci : Kebijakan perubahan,Implementasi kebijakan,Pelayanan publik