Implementasi kebijakan fleksibilitas anggaran menurut undang-undang No. 1/2009 di Direktorat Nasional Administrasi dan Keuangan, Kementerian Kehakiman Timor Leste

FERNANDES, salvador da Costa, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Kondisi pelaksanaan anggaran dan program kerja bisa jadi tidak konsisten karena adanya kebijakan fleksibilitas anggaran. Semuanya ini akan menimbulkan keadaan dilematis dalam pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran yang menjadi rumit, dan bahkan sering juga menggagalkan suatu perencanaan program kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh parlemen nasional. Berkenaan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan fleksibilitas anggaran menurut UU No.1/2009 di Direktorat Administrasi dan Keuangan, Kementerian Kehakiman Timor Leste. Penelitian juga ingin mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas anggaran di DNAF. Sehingga, metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif untuk bisa menggambarkan dengan pemahaman intelektual keadaan objek sesuai data dan informasi yang ditemukan dilapangan. Implementasi UU No.1/2009 terkait pemindahan anggaran di DNAF ternyata membawa pengaruh terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran. Walaupun pada sisi lain, pemindahan anggaran ini dapat menyebabkan rencana program kerja yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan hasil (ouput). Alasan pemindahan anggaran sesuai dengan UU No1/2009 di pasal 7 bagian pertama dan kedua diterjemahkan oleh para pejabat di DNAF, sebagai kondsi emergency. Namun pada pelaksanaannya pemindahan anggaran yang terjadi di DNAF dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bersifat emergency. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemindahan anggaran tidak sesuai dengan UU No.1/2009. Hal ini disebabkan karena kebijakan fleksibilitas anggaran dapat membukakan ruang bagi aktor-aktor politik dan birokrasi yang memiliki pengaruh untuk melakukan intervensi, Dibutuhkan disposisi yang jelas dari pejabat politik yang diberikan kewenangan melakukan pemindahan kepada pejabat birokrasi di bawahnya. Oleh karena itu direkomendasikan adanya peraturan yang jelas dan tegas tentang disposisi legal secara tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan transfer anggaran. Adanya pemisahan yang jelas, kewenangan yang berada ditangan birokrasi maupun pejabat politik yang berkaitan dengan anggaran. Adanya item anggaran khusus bagi penanggulangan kejadian emergency. Serta paket anggaran diberikan setelah adanya penilaian kelayakan program kerja setelah pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan

The condition of budgeting implementation and working program is not consistent caused by the flexible budgeting policy. This causes a dilemmatic problem in reporting the implemented working programs and budgeting and even this could fail the plan of working programs and budgeting which have been approved by National Parliament. Therefore, this research aims to investigate the flexibility policy budget accordance of the Law No 1/2009 at the Directorate of Administration and Finance, the Ministry of Justice of Timor-Leste. This research has a purpose to reveal any factors that influence budgeting flexibility at the National Directorate of Administration and Finance, the Ministry of Justice. This research utilizes qualitative-descriptive methodology so as to describe intellectually the state ofresearched objects based on the data and information from the fieldwork. Implementation is an option strategy that will be taken in order to run the program policies for achieving its intended purpose. But the fact that occur in the implementation of the budget and work program in DNAF be inconsistent between input, output and outcome. The implementation of the Law No 1/2009 regarding budgeting transfer in DNAF has brought the influence to the implementation of working and budgeting program. Besides, this budgeting transfer could make the planned working programs which have been ratified are not able to bear successful output. The reason of budgeting transfer based on the Law No 1/2009, article 7 precisely on the first and second part, is interpreted by legal officer at DNAF as emergency. However, the implementation of budgeting transfer at DNAF is utilized for things that are not emergent. Therefore, it can be concluded that the implementation of budgeting transfer is not based on the Law No 1/2009. This is caused by flexible budgeting policy which opens access for political actors and bureaucrats who have influence to intervene because of the reason that budget can be transferred. Here is needed a clear disposition from the political officers who are given authority to do transfer to the bureaucratic officers. Therefore, this needs clear and strict regulation on legal written disposition from the acting officer in doing budgeting transfer. There is a clear distinction between political and bureaucracy authority within the case of budgeting process. There is special budgeting item in overcoming the emergent problems. Besides, budgeting packet is given after a scrutinized study on working programs within the annual working and budgeting programs.

Kata Kunci : Flexibilitas anggaran,Faktor yang mempengaruhi