Implementasi undang-undang perburuhan terhadap hak-hak buruh :: Studi kasus Undang-undang Perburuhan N0. 5 Tahun 2002 pada Kantor Sekretariat Urusan Tenaga Kerja Timor Leste

CUNHA, Danino Da, Prof. Dr. Warsito Utomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pemerintahan Timor Leste, khususnya pada Kantor Secretariat Urusan Tenaga Kerja telah menetapkan kebijakan-kebijakan perburuhan, dalam upayanya untuk memberi control dan pengawasan pada hubungan industrial antara buruh dan majikan agar di dalam proses hubungan kerja tidak menyimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelangaran hak-hak buruh. Oleh karena itu agar mewujudkan harapan tersebut maka kebijakan perlindungan hak-hak buruh/Undang-undang perburuhan No 5 tahun 2002 harus di implementasikan secara baik dan tepat. Terkait dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah, kantor sekretariat urusan tenaga kerja mengimplementasi Undang-undang perburuhan No 5 tahun 2002 dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses pelaksananya atas hak-hak buruh. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obervasi dan study dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci yaitu pegawai dan pimpinan pada Kantor Sekretariat Urusan Tenaga Kerja Timor Leste. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pemerintah yaitu Undang-undang perburuhan No 5 tahun 2002 antara lain mencakup dasar penetapan hukum perburuhan, sumber-sumber hukum perburuhan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, upah yang proporsional, pelayanan dan prosedur penyelesaian persengketaan dan ketrampilan pelatihan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanan Undang-undang perburuhan dapat dilihat dari pertama peran komunikasi yang mencakup transmisi, kejelasan dan konsistensi komunikasi, kedua peran sumber daya yaitu informasi dan tenga staf. Peran pemerintah didalam pelaksanan undang-undang perburuhan ditinjau dari efektifitas dan efisiensi pelaksanannya belum baik dan tepat karena masih banyak dan sering munculnya kasus-kasus pelangaran terhadap hak-hak buruh. Prosedur penyelesaian persengketahan masih lambat dan tidak adanya tindakan tegas atas pelaku-pelaku pelangaran hak-hak buruh. Upaya peningkatan ketrampilan tenaga kerja terbatas dan belum menjangkau ke distrik-distrik. Kondisi faktor komunikasi secara umum belum berlangsung dengan baik dan sifatnya masih tertutup dan tidak transparan didalam pelaksanan undang-undang perburuhan. Dukungan sumber daya masih lemah terutama kejelasan informasi antar pemerintah, pengusaha dan buruh masih terbatas karena proses sosialisasi dan penyuluhan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan menjangkau secara keseluruhan pada perusahanperusahan yang ada di Timor Leste. Minimnya kualitas sumber daya manusia, dan terbatasnya staf serta fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan belum memadai, transportasi dan komputer. Berdasarkan penelitian ini maka peran Kantor Secretariat Urusan Tenaga Kerja Timor Leste perlu membenahi kelemahan-kelemahan yang ada dengan membangun komunikasi internal organisasi yang baik dan transparan, peningkatan informasi yang jelas dan tepat antar pemerintah, pengusaha dan buruh, penyediaan fasilitas (transportasi dan computer), adanya program peningkatan kemampuan para staf dengan cara ikut pendidikan dan pelatihan, penambahan jumlah staf yang memadai agar mempermuda dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

Government of Timor-Leste, especially in the Secretariat Office of Labor Affairs has set labor policies, in its efforts to provide control and supervision on industrial relations between workers and employers so that at in the process of working relationship does not make actions that lead to rights violations workers. Therefore, in order to realize these expectations, the policy of protection of labor rights / Labor Law No. 5 year 2002 should be implemented in good and proper. In this regard, the purpose of this study is to determine how the government, the secretariat office of labor affairs implement Labour Law No. 5 year 2002 and factors that may affect the process of executing on labor rights. This research is descriptive research that aims to describe the problems under study based on data obtained. Data were collected by interview, observation and study documentation. Key informant interviews involve the staff and leadership of the Secretariat at the Office of Labor Affairs of Timor Leste. The results showed that the implementation of government policies which Labour Law No. 5 year 2002 include the establishment of basic labor law, labor law resources, effectiveness and efficiency of implementation, the proportion of wages, services and dispute resolution procedures and skills training of workers. Factors that affect the conduct of the process of labor legislation can be seen from the first communication roles that include transmission, clarity and consistency of communication, both the role of information resources and staff. The role of government in the conduct of labor law in terms of effectiveness and efficiency of its implementation has not been good and right because there are many and frequent occurrence of cases of violations of labor rights. Conflict settlement procedure is still slow and the absence of firm action on the perpetrators of violations of labor rights. The effort to improve labor skills is limited and has not reached to the districts. General condition of the communication factor has not been going well and are still closed and not transparent in the conduct of labor law. Support resources are still weak, especially the clarity of information between governments, employers and workers are still limited because the process of socialization and not maximum extension done by the government and the company reach a wholecompany in Timor Leste. The lack of quality human resources, and limited staff and facilities to support implementation of activities has not been adequate, transportation and computers. Based on this research, the role of the Secretariat Office of Labor Affairs of Timor-Leste need to fix weaknesses that currently exist such as: building a good organization, internal communication and transparency, improved information that clearly and precisely between governments, employers and workers, provision of facilities (transport and computer), the program staff with increased capacity of education and training in how to participate, the addition of a sufficient number of staff in order to rejuvenate in carrying out tasks effectively and efficiently.

Kata Kunci : Implementasi undang,undang perburuhan no5 2002