pengelolaan risiko dalam kemitraan :: Studi tentang program kebun kelapa sawit rakyat (KKSR) di Kabupaten Bangka

ARIADHY, Shulby Yozar, Dr. Erwan Agus Purwanto

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Risiko dalam kemitraan sesungguhnya bersifat inheren. Masing-masing pihak yang terlibat di dalam kemitraan tersebut mempunyai potensi risikonya sendiri-sendiri. Dalam konteks kemitraan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dikenal selama ini, ketidakjelasan dalam pengelolaan risiko terkadang dapat berujung pada konflik. Untuk itu penting memperhatikan faktor pengelolaan risiko dalam sebuah kemitraan perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan risiko dilakukan dalam program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) di Kabupaten Bangka. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengelolaan risiko dalam kemitraan program KKSR di Kabupaten Bangka?. Selanjutnya rumusan masalah utama tersebut diuraikan dalam tiga pertanyaan : (1) Bagaimana proses perumusan pengelolaan risiko dalam kemitraan program KKSR di Kabupaten Bangka ? (2). Bagaimana strategi pengelolaan risiko dalam kemitraan program KKSR di Kabupaten Bangka ? (3).Apakah pengelolaan risiko dalam program KKSR dapat melindungi kepentingan petani peserta program dan pihak perkebunan swasta sebagai mitra program? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci yang terdiri dari pihak-pihak yang bermitra dalam program KKSR yaitu pembuat kebijakan di Kabupaten Bangka, PT. Sawindo Kencana dan petani peserta program KKSR. Selain itu, data sekunder berupa dokumen tertulis juga digunakan sebagai pendukung analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses perumusan pengelolaan risiko memang tidak dilakukan secara formal oleh Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai inisiator program. Akan tetapi telah ada persepsi dari pembuat kebijakan tentang adanya risiko dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit baik yang berdampak bagi petani maupun perusahaan perkebunan serta pemerintah. Persepsi pembuat kebijakan di Kabupaten Bangka tentang risiko dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit lebih banyak terkait dengan teknis operasional dan keuangan kebun kelapa sawit. Risiko ini juga dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa terdapat kepentingan yang berbeda-beda dari masing-masing pihak yang bermitra dalam program KKSR. Pencapaian dalam kemitraan menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko dalam program KKSR yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka telah membawa dampak positif bagi masing-masing pihak yang terlibat dari kemitraan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya kepentingan yang diinginkan dari kerjasama dalam program KKSR. Pada sisi lain, capaian pengelolaan risiko menandakan bahwa tidak ada ketimpangan dalam transfer sumber daya masing-masing pihak dalam kemitraan program KKSR. Berdasarkan temuan tersebut maka dalam rangka pengembangan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di masa depan dapat direkomendasikan perlunya proses perumusan pengelolaan risiko yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari kemitraan kebun kelapa sawit di Kabupaten Bangka. Pilihan strategi hendaknya mencakup risiko-risiko utama yang disepakati bersama. Perlunya memperhatikan kepentingan petani secara lebih optimal dalam negosiasi harga TBS dan pentingnya untuk memperhatikan risiko kelembagaan dari kemitraan dengan membuat jaminan kinerja masing-masing pihak dalam kontrak kemitraan. Di samping itu, tuntutan komunikasi antar aktor kemitraan yang akan semakin tinggi karena semakin banyaknya jumlah petani yang akan terlibat di masa yang akan datang sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap aspek komunikasi dalam kemitraan. Perlu sebuah kebijakan definitif dari Pemerintah Kabupaten Bangka terkait alokasi luas wilayah bagi perkebunan kelapa sawit sehingga pembukaan hutan di Kabupaten Bangka dapat dilakukan secara terkendali.

Risks are inherent in partnership. Each party involved in these partnerships have the potential risks on their own. In the context of the oil palm plantation management partnerships, uncertainty in risk governance can sometimes lead to conflict. Thus, it is important to pay attention to factors of risk governance in a partnership of oil palm plantations. This research was conducted to see how the risk governance program conducted in People’s Oil Palm Plantation Programme in Bangka. The main problem in this research is how the risk governance model in the partnering program of People’s Oil Palm Plantation at Regency Bangka?. Furthermore, the main problems are described in three questions: (1) How is the formulation of risk governance in the partnership program of People’s Oil Palm Plantation in Bangka Regency? (2). How risk governance strategy in the partnership program of People’s Oil Palm Plantation in Bangka Regency? (3). Can risk governance of People’s Oil Palm Plantation Programme protect the interests of farmers participating in the program and the private plantation as a partner program? This study uses qualitative methods. Data was collected through indepth interviews with key informants consisting of parties who have partnered in the People’s Oil Palm Plantation Programme such as policy makers in Bangka regency, PT. Sawindo Kencana and farmers. Secondary data from written documents are also used as a supporting analysis. The results showed that the formulation process of risk governance was not done formally by the Bangka Regency Government as the programme initiator. But there is the perception of policy makers about the risk of oil palm plantations in both the impact for farmers and plantation companies and the government. Perceptions of policy makers about the risks of partnership palm oil plantations partnership are more related to technical and financial operations of oil palm plantations.. The risks are also related with the fact that there are different interests of each party who have partnered in the People’s Oil Palm Plantation Programme. Achievement of the partnership indicates that risk governance strategies in the program initiated by the Government of Bangka Regency has a positive impact on each of the parties involved in the partnership. It can be seen from the achievement of the desired interest in the People’s Oil Palm Plantation Programme. On the other hand, the achievement of risk governance indicates that there are no gaps in transfer of resources of each party in the partnership programme. Based on the findings in order to develop a partnership program of oil palm plantations can be recommended the need for formulation of risk governance process involving all stakeholders from the partnership of oil palm plantations on Bangka. Options strategies should cover the main risks to be mutually agreed. This research also noticed the need to pay attention to the interests of farmers in a more optimal in negotiations of fresh fruit bunch’s price and the importance of attention to institutional risks of partnership. The risk governance strategy of institutional risk can be done by making a guarantee of performance of each party in the partnership contract. In addition, the demands of communication between actor partnerships that will be higher because of increasing numbers of farmers who will be involved in future so that it requires special attention to aspects of communication within the partnership. The expansion of oil palm plantations require good environmental management planning. A definitive policy of the Government related to the allocation of Bangka Regency area for oil palm plantations is needed so that the opening of the forests in Bangka Regency can be controlled

Kata Kunci : Kemitraan,Pengelolaan risiko