Peranan PPAT dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari sudut perolehan pendapatan daerah :: Studi kasus Kota Bukittinggi

MAYASARI, Debby, Dwi Haryati, S.H.,M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana peranan PPAT sebagai penunjang sumber-sumber penerimaan daerah khususnya dalam hal BPHTB pemerintahan Kota Bukittinggi dengan berlakunya otonomi daerah, serta (2) Untuk mengetahui Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaan peranannya berkaitan dengan pemenuhan BPHTB seiring berlakunya Otonomi Daerah di Kota Bukittinggi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang mengkombinasikan antara penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dengan penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada data primer yang didapat dari penelitian lapangan, yang penentuan sampelnya secara purposive sampling, menggunakan responden dan nara sumber sebagai objek penelitian, untuk menunjang data primer, dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Semua data yang dipergunakan di analisis secara kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan logika induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; Pertama, peranan PPAT dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari sudut pendapatan daerah di kota Bukittinggi secara faktual menjadi ujung tombak terhadap pelaksanaan pengawasan dan kepastian atas pembayaran BPHTB yang bersifat Self Assessment sejalan dengan tugas pokok PPAT yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB tidak diperkenankan sebelum dilakukan pembayaran BPHTB, kedua, kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PPAT dalam pelaksanaan peranannya berkaitan dengan pemenuhan BPHTB seiring berlakunya otonomi daerah, yaitu kurangnya koordinasi antara PPAT, aparat pajak, maupun BPN serta instansi-instansi terkait termasuk wajib pajak yang mengakibatkan kekurang pahaman terhadap kewajiban pembayaran BPHTB.

This study aimed (1) to Understand how the role of PPAT as supporting local revenue sources, especially in terms of Bukittinggi BPHTB government with regional autonomy, and (2) To know What are the constraints faced by officials in the implementation og the land Deed Constructor related to the fulfillment of its role as the entry into force BPHTB Autonomous Region in Bukittinggi. This research is a law that combines the study of normative juridicial approach of legislation (statutes approach) with the juridicia and empricial researc based on primary data obtained from field research, the determination of the sample by purposive sampling, respondents and research to obtain secondary dat. All data used in the analysis of qualitative descriptive method using inductivelogic. The resultsof this study show that: First, the role of PPAT in the framewor of regional autonomy in terms of regional income in the town of Bukittinggi in fact become the spearhead of the implementation of the monitoring and assurance of payment of self assessment BPHTB which is consisten with PPAT basic tasks in accordance with the Law No.20 of 2000 on BPHTB, secondly, theconstraints and obstacles faced by PPAT in implementation related to the fulfillmentof its role as the entry into force of local autonomy BPHTB lack of coordination between PPAT, tax authorities, or BPN as well as related government agencies including the tax payers resulted in lack of payment obligations BPHTB understand.

Kata Kunci : PPAT,Otonomi daerah,Pendapatan daerah