Fungsi grosse akta pengakuan utang dalam pelaksanaan parate eksekusi di Kota Banjarmasin

INDRIANI, Nenny, Dr. Sutanto, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi grosse akta pengakuan utang dalam pelaksanaan parate eksekusi di kota Banjarmasin, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi di kota Banjarmasin dengan menggunakan grosse akta pengakuan utang, serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi tersebut. Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian berdasarkan pelaksanaan dilapangan guna mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh melalui literatur, dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara secara langsung dengan responden dan narasumber baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dari kedua data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif diketahui bahwa akta pengakuan utang mulai jarang digunakan dikalangan Perbankan. Grosse akta pengakuan utang berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur dan menjamin kepastian hukum. Pertimbangan bank tidak menggunakan akta pengakuan utang adalah dengan terjadi kesepakatan dan ditandatanganinya perjanjian kredit maka sejak saat itu debitur telah berhutang kepada kreditur/bank. Di dalam isi perjanjian kredit telah memuat klausul pengakuan utang. Jika dikeluarkan grosse akta pengakuan utang barang yang akan dieksekusi tidak jelas karena terlebih dahulu harus melakukan sita eksekusi. Pelaksanaan parate eksekusi dihadapkan pada beberapa hambatan yaitu verzet (perlawanan) dari debitur, dan KPKNL tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengosongan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memenuhi syarat formil dan materiil, KPKNL selalu berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk membantu pada saat pelaksanaan eksekusi riil atau pengosongan

The purpose of this research is to determine the function grosse deed of acknowledgment of debt in the implementation of parate execution in Banjarmasin, and the constraints faced in implementation of parate execution in Banjarmasin using grosse deed of acknowledgment of debt, and efforts to overcome the obstacles in the implementation of parate execution. This thesis is an empirical juridical legal research, is research on control of construction in order to reveal the true facts. Collecting data in this research was obtained through library research and field research. Secondary data obtained through literature, and legislation. The primary data obtained through direct interview method with the respondents and interviewees either by means of structured and unstructured. From both the data obtained and analyzed qualitatively known that the deed of acknowledgment of debt began to reraly used among banks. Grosse deed of acknowledgment of debt serve to protect the interest of creditors and ensure legal certainty. Consideration of the banks do not use a deed of acknowledgment of debt is to an agreement and signing of loan agreement since that time the debtor was indebted to creditors/banks. In the contents of credit agreements containing clauses has been the recognition of debt. If the deed of acknowledgment of debt issued grosse items to be executed is not clear because it must first conduct foreclousure. Implementation of parate execution are faced with several obstacles verzet (resistance) of the debtor, and KPKNL not have the authority to conduct discharge. Efforts to overcome these obstacles is to meet the formal requirements and material, KPKNL always coordinated with the District Court to help at the time of the execution of real or emptying

Kata Kunci : Grosse akta pengakuan utang,Parate eksekusi