Tanggung jawab PPAT terhadap titipan pajak BPHTB dari klien :: Studi kasus Putusan Perkara Pidana reg. 181/Pid.B/2009/PN.Btl

WIYANA, Dwi Apriliyani, Dwi Haryati, S.H.,M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PPAT terhadap titipan pajak BPHTB dari Klien (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Reg.No.181/Pid.B/2009/PN.Btl) dan untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh Badan pertanahan Nasional terhadap PPAT yang melakukan penggelapan pajak BPHTB. Penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian pustaka yang meliputi asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan peraturan yang ada. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menitik beratkan pada penelitian lapangan yang didapat langsung dari lapangan. Sehingga penelitian ini merupakan perpaduan keduanya, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, diolah secara kualitatif dengan menggunakan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kaitannya dengan tanggung jawab PPAT terhadap titipan pajak BPHTB dari Klien (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Reg.No. 181/Pid.B/2009/PN.Btl) adalah PPAT harus mempertanggung jawabkan perbuatannya selain kapasitasnya sebagai individu pribadi, juga sebagai pengemban jabatan PPAT. Penulis berpendapat bahwa selain harus menjalani pemidanaan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, PPAT tersebut juga harus dikenai sanksi pidana pengganti atas kerugian yang diderita oleh klien (PT. BENTOEL PRIMA). Kedua Pembinaan dan pengawasan BPN terhadap PPAT yang melakukan penggelapan pajak BPHTB adalah berupa pemberhentian sementara hingga PPAT tersebut selesai menjalani pemidanaan. Setelah selesai menjalani pemidanaan, PPAT dapat mengajukan permohonan kembali untuk dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai PPAT. BPN juga menyerahkan pembinaan terhadap PPAT yang melakukan penggelapan pajak kepada Organisasi Profesi PPAT terkait hal tersebut. IPPAT melakukan pembinaan dengan memberi masukan-masukan agar PPAT terkait menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan.

The purpose of this research was to find out the responsibility of PPAT towards BPHTB tax deposit from the client (Case Study on Criminal Case Decision Registration Number 181/Pid.B/2009/PN.Btl) and to find out the construction conducted by National Land Institution towards PPAT conducted by BPHTB tax peculation. This research was normative and empirical research. Normative legal research is a research focused on literary research comprising of the legal principles, legal norms and existing regulation. Meanwhile the empirical legal research is a research focused on field research directly gained from the field. Thu the research is a mixture of both, i.e. normative and empirical legal research. The determination of respondent used purposive sampling technique. The data gained, both primary and secondary data, was analyzed qualitatively by using problem relating to the result of research. The result of this research shows that first, the relationship to the responsibility of PPAT towards the BPHTB tax deposit from client (Case Study on Criminal Case Decision Registration Number 181/Pid.B/2009/PN.Btl) is PPAT should be responsible its deeds, its capacity as an individual beyond the task and authority as PPAT. PPAT in its capacity as an individual in this case should conduct punishment appropriately to the verdict decided by the judge, i.e. imprisonment punishment for 2 (two) years, without gaining punishment to pay th fine as compensation suffered by the client (PT. BENTOEL PRIMA). Secondly, the construction and supervision of BPN to PPAT that conducted BPHTB tax peculation is temporary dismissal until PPAT has been finished to conduct the punishment. After it has been finished to conduct punishment, PPAT can submit the application to conduct its task and occupation as PPAT. BPN also conveyed the construction to PPAT that conduct the tax peculation to the related Professional Organization of PPAT. IPPAT conducts construction by giving inputs in order the related PPA consider on its mistake and will not redo it.

Kata Kunci : Pejabat pembuat akta tanah,Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,Pembinaan,Pengawasan