Pluralisme peraturan pembuatan surat keterangan waris untuk peralihan hak atas tanah di Jakarta Timur

TALIB, ADILAH NOVEL, Purman Hidayat, S.H.,M.Hum

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang membeda-bedakan golongan penduduk untuk pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW). Dan untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk menunjuk satu instansi aja yang diberi wewenang untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada peneli tian kepustakaan untuk memperoleh data primer serta diukur atau dilibat dengan asas-asas, sistematika dan siskronisasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun di samping pelaksanaan penelitian kepustakaan, juga dengan penelitian lapangan . Untuk selanjutnya data primer maupun data sekunder yang terkumpul dianalis is secara kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif. Ha il penelitian menunjukkan bahwa: 1. Surat Edaran Departemen DaJam negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/ 12/63/ 12/69 yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat Surat Ke terangan Wari ternyata bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notari Nomor 30 Tahun 2004. 2. Sural Keputusan Departemen DaJam Negeri Direktorat Tanah Tanggal 20 Desember 1969 Nomor Opt/ 12/63/ 12/69 yang memberikan kewenangan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW) ternyata bertentangan dengan Hukum administrasi Negara. 3. Wewenang JurahlkepaJa Desa dan Camat untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kata-kata kunci : Pembuatan SKW, lnstitusi yang membuatnya, Dasar Hukumnya.

This study aimed to understand factors to differentiate population groups to make Certificate of Heritage (SKW). This study also aimed to give opinions to the government to appoint one only agency which was given authority to make SKW. This study is a normative-juridical research, because this study emphasized on literature study to collect primary data and it was measured or seen by principles, systematic, and synchronization with valid legal provision. In addition to field research, this study was conducted by field research. Furthermore, the collected primary and secondary data were analyzed qualitatively and written by descriptive method. Results of research indicated that: 1. Handbill of Domestic Department of Agrarian General Directorate of December 20 of 1969, No. Dpt/12/63/69 giving authority to the Notary to make Certificate of Heritage is contrary to Law of Notary Official No. 30 of 2004. 2. Decision Letter of Dome tic Department of Land General Directorate of December 20 of 1969 No. Dpt/12/63/12/69 giving authority to Heritage Properties HalI (BHP) to make SKW, in fact, is contrary to State Administrative Law. 3. Authority of Village Head and Sub-district Head to make SKW is contrary to Keywords: to make SKW, Agency to make, Basic Law.

Kata Kunci : Pembuatan SKW, Institusi yang membuatnya, Dasar hukumnya