Implikasi yuridis terhadap penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas

WIDYTMASARI, Stevia, Taufiq Rahman, S.H.,M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implikasi yuridis terhadap penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dibuat olehnya. Sifat penelitian ini bersifat yuridis empiris, karena dilakukan dengan cara penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif kemudain disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk menjadi sampel, tekhnik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Implikasi yuridis terhadap Penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila Perseroan Terbatas tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sampai batas waktu yang ditentukan maka Perseroan Terbatas tersebut dapat dibubarkan oleh pihak Pengadilan Negeri, pihak Kejaksaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perseroan Terbatas tersebut dan pertanggungjawaban mengenai ganti kerugian dan bunga karena Perseroan Terbatas dibuktikan lalai dan menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, dibebankan kepada Direksi, Dewan Komisaris, atau pendiri. Sedangkan tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dibuat olehnya merupakan suatu tanggung jawab moral Notaris dan tanggung jawab moral untuk mengingatkan Perseroan Terbatas agar menyesuaikan anggaran dasar setelah Notaris Pensiun tidak dapat dibebankan kepada Notaris pemegang protokol Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya selain berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris juga harus bertanggung jawab berdasarkan normanorma yang ada di masyarakat.

This study aims to know the juridical implications of the adjustment statue limited liability company according to Law Number 40 of 2007, knowing Notary responsibility for its base budget adjustment limited liability company according to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, Limited Liability Company of the deed of establishment made by him. Juridical nature of this research is normative, researches that focus on library research to obtain secondary data. To support and complement the data, conducted field research to obtain primary data. Library research is research conducted by collecting data from the literature related to the problem under study; whereas fieldwork is ti obtain concrete data related to the problem being investigated. Juridical implications of the adjustment statue limited liability company after the birth of Law Number 40 Year 2007 regarding limited liability company is an absolute obligation for a limited liability company is a legal entity that has an obligation to obey the Law because if a limited liability company does not meet the obligations specified Act will threaten the position of a Limited Liability Company itself which can be dissolved by the State Court, the attorneys and third parties who have an interest in such Limited Liability Company. While the deed of establishment was made by him only a moral responsibility deed and do not constitute an obligation of Notary public. Notary has the moral responsibility that this means the deed in running the office than on the basis of what has been stipulated in the Law Notary shall remain responsible under the existing norms in society. Deed shall be responsible to the state, society and self own.

Kata Kunci : Perseroan terbatas,Anggaran dasar