Peran ikatan apoteker Indonesia (IAI) dalam upaya pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek di Daerah Istimewa Yogyakarta

RACHMANDANI, Ankie Aulia, Dr. Sampurno, M.B.A., Apt

2010 | Tesis | S2 Ilmu Farmasi

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 menetapkan suatu garis pedoman umum tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Penetapan keputusan menteri ini tampaknya masih sebatas keputusan tertulis yang pada pelaksanaan di lapangan masih belum tampak dan masih perlu diuji serta dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran IAI dalam pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek di DIY yang meliputi peran pelayanan, pembelajaran dan perlindungan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif (penelitian kualitatif). Data kualitatif dikumpulkan melalui observasi model passive participation, wawancara mendalam (indepth inteview) terhadap pengurus IAI dan Apoteker Pengelola Apotek di DIY. Total responden berjumlah 17 orang, meliputi ketua dan sekretaris IAI DIY dan Apoteker Pengelola Apotek. Dilakukan triangulasi terhadap Apoteker Pengelola Apotek di DIY. Data kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan memaparkan setiap variabel yang ada serta semua permasalahannya, Hasil penelitian mengenai peran pelayanan, dalam tataran kebijakan IAI berupaya memainkan perannya dengan mengeluarkan gerakan “No Pharmacist No Service”, namun dalam tataran operasional gerakan ini belum seperti yang diharapkan. Peran pelindungan, IAI berupaya menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan perlindungan kepada para anggotanya, namun fungsi networking yang dilakukan IAI belum mampu mengangkat citra profesi di masyarakat. Peran pembelajaran, Kurang rutinnya periode pelaksanaan continuing professional education menjadi bukti bahwa kegiatan ini tidak cukup memadai untuk dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang berkelanjutan, begitu juga dengan uji kompetensi, IAI dinilai belum mampu meningkatkan kesadaran apoteker untuk menjalankan dan mengikutinya secara sukarela.

The public guidance of pharmaceutical services policy standard has been provided by the government through Indonesian Health Ministrial Decree No. 1027/Menkes/SK/IX/2004. This policy, however, is still unimplemented yet, and seems need to be tested and further evaluated. Study on the role of Indonesian Pharmacist Association (IAI) on the Implementation of pharmaceutical services standard in the chemist of DIY region was conducted. The study aims to explore the IAI effort in implementing the government policy in DIY region, including services, learning and protection. An explorative descriptive research was carried out. The data were collected through observation using passive participatory model, indepth interview to the management of IAI and chemist management in DIY region. A total of 17 respondents, covering chairman and secretary of DIY IAI, pharmacist and chemist management were interviewed. Triangulation was also conducted to pharmacist which manage the chemists. Qualitative data were presented descriptively with presenting of each variable and problem. The study results show for service role, the policy level IAI seeks to play its role by issuing movement “No Pharmacist No Service”, but the operational level this movement has not been as expected. The protection role, IAI seeks advocacy function by providing protection to its members. In contrast the networking function has not been able to lift the pharmacist image in society. For learning role, continuing professional education activities must be continuously conducted with some notification for improvement. The awareness of pharmacist in improving their competency should be increased through improvement of accountability of IAI.

Kata Kunci : Kepmenkes 1027,IAI,Standar pelayanan kefarmasian, Indonesian Health Ministrial Decree No. 1027, IAI, pharmaceutical services policy