Analisis aplikasi standar pelayanan kefarmasian di apotek Kota Yogyakarta

ATMINI, Kuswardani Dwi, Prof. Dr. Ibnu Gholib Gandjar, DEA.,Apt

2010 | Tesis | S2 Ilmu Farmasi

Kesehatan merupakan hak azasi manusia. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya menyediakan sarana-sarana pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek. Sebagai upaya agar apoteker dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan di 14 kecamatan di kota Yogyakarta secara cluster sampling yang terdiri dari subpopulasi yang heterogen dengan jumlah apotek sampel sebanyak 24 apotek dari jumlah total 120 apotek menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan metode cross-sectional, yaitu dengan mengumpulkan data secara lengkap dengan menggunakan kuesioner yang merujuk pada Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Depkes RI dan wawancara secara langsung kepada Apoteker, karyawan di apotek dan pasien yang menebus resep di apotek dalam satu kurun waktu. Sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner pada 24 responden (apoteker dan karyawan) dan 30 responden (pasien). Untuk menentukan responden apoteker dan karyawan sebagai sampel digunakan teknik random sampling, sedangkan responden pasien menggunakan purposive sampling dengan jumlah 365 pasien di 24 apotek sampel. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik. Diperoleh skor total standar pelayanan kefarmasian di apotek kota Yogyakarta, menurut masing-masing responden sebagai berikut menurut apoteker 21% (baik), 79% (cukup); menurut karyawan 21% (baik), 75% (cukup), 4% (kurang); sedangkan menurut pasien 38% (baik), 42% (cukup), 20% (kurang). Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian diantaranya program pendidikan, seminar atau bentuk lain yang sangat jarang dilakukan sehingga peluang mengembangkan diri sangat terbatas serta kurangnya kegiatan sosialisasi dan lemahnya fungsi kontrol oleh instansi yang berwenang, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pihak-pihak yang terkait.

Health is basic human right. In increasing social health services there are a lot of effort that have been done by the government such as providing facilities of health services such as pharmacy. As an effort to make phamacist can give a profesional pharmacy practice based on the decision of Health Minister Republic of Indonesia No.27/Menkes/SK/IX/2004 about the Standard of Pharmacy Practice in pharmacy community the goal is to find out the figure of Standards of Pharmacy Practice implementation in pharmacy community at Yogyakarta City. Research was conducted in fourteen (14) area in Yogyakarta city using cluster sampling that werw heterogen subpopulation, with 24 pharmacies as sample from 120 pharmacies using descriptive research with cross-sectional method, by collecting the data using questionnaire based on the Standards of Pharmacy Practice in pharmacy community, Health Departement Republic of Indonesia and direct interview to the pharmacist, employee in the pharmacy and patient that buy medicine using recipe in the pharmacy sample at the same time. Previously, examination was done validity and reliability using 24 respondent (pharmacists and employees) and 30 respondent (patients). To decide pharmacists and employees respondent as sample were used random sampling tehnic, while for 365 patients respondent purposive sampling were used from 24 pharmacies as sample. The results of the research generally showed that the standards of pharmacy practice in Yogyakarta has not been implemented well. Total score for the standards pharmacy practice based on pharmacists respondent 21% (good), 79% (enough); employees respondent 21% (good), 75% (enough), 4% (bad) and patients respondent 38% (good), 42% (enough), 20% (bad). The inhibiting factors towards the implementation standards of pharmacy practice such as education programme, seminar or another thing that rarely held that make the opportunity for self development very limit, the socialization are rare and control function from institution that have authority are weak so monitoring and evaluation should do periodicaly.

Kata Kunci : Standar pelayanan kefarmasian,Apotek,Apoteker,Karyawan,Pasien, Standards of Pharmacy Practice, Pharmacy, Pharmacist, Employee, Patients