Efektivitas program pemberdayaan petani ikan oleh bidang perikanan dinas pertanian perikanan dan kehutanan Kabupaten Sleman

UTAMI, Sri, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si

2010 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Selama ini BPS selalu menyajikan data bahwa penduduk miskin dipedesaan cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Data ini secara implisit menyatakan penduduk yang bertumpu pada sektor agraris adalah miskin dibandingkan dengan yang berada di sektor lainnya. Kondisi ini terjadi karena petani di Indonesia rata-rata mempunyai keterbatasan yang lebih merupakan karakeristik mereka, yaitu keterbatasan sarana produksi, kepemilikan lahan, akses permodalan, informasi dan teknologi, akses pasar dan infrastruktur produksi. Sementara itu Pemda Kabupaten Sleman mengklaim berhasil meningkatkan produktivitas petani ikan sebesar > 20% selama tiga tahun terakhir, berkat usaha pemberdayaan petani ikan melalui DPM. Atas dasar data tersebut penulis termotivasi untuk meneliti tentang bagaimana efektivitas program pemberdayaan petani ikan serta faktorfaktor apa yang mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan petani ikan oleh Bidang Perikanan.Dalam penelitian ini penulis mengukur efektivitas program pemberdayaan dengan indikator output dan outcome Program DPM. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.Evaluasi formal terhadap kebijakan pemberdayaan ini dilakukan dengan menggabungkan antara pendekatan kuantitatif kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner, sedang data kualitatif dikumpulkan dengan wawancara,observasi dan analisis dokumen.Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan efektivitas program pemberdayaan petani melalui Program DPM adalah tinggi secara kualitas, sesuai dengan rencana program baik output maupun outcome. Namun secara kuantitas, efektivitas program pemberdayaan petani ikan masih sangat rendah, karena baru menjangkau 47,76% dari KPI yang sudah tercatat dalam buku Profil Keluarga Perikanan Sleman, bahkan kurang dari 15 % dari seluruh petani ikan di Kabupaten Sleman yang berjumlah 28.075 orang.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya efektivitas program pemberdayaan petani ikan secara kualitas adalah : a). Komunikasi yang interaktif antara PPL Perikanan dengan para petani ikan sebagai kelompok sasaran maupun komunikasi intern pemerintah sebagai keputusan sekaligus implementor program; b). Faktor sumberdaya,terutama peralatan, informasi dan kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Perikanan, PPL Perikanan dan Pengurus KPI; c). Disposisi pelaku kebijakan program DPM, yang didukung dengan adanya tunjangan fungsional PPL perikanan, BOP dan biaya operasional program DPM; serta d). Struktur organisasi yang telah disederhanakan dan kejelasan mekanisme program DPM. Rendahnya efektivitas program pemberdayaan petani ikan melalui Program DPM disebabkan oleh terbatasnya faktor sumber daya anggaran, baik yang bersumber dari APBD II, APBD I maupun APBN, serta terbatasnya SDM, khususnya PPL Perikanan.Untuk mengatasi terbatasnya sumberdaya anggaran, penulis menyarankan adanya kerjasama antara Bidang Perikanan, BRI yang memiliki Program KUR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki program PNPM serta perusahaan-perusahaan penyedia sarana prasarana produksi ikan seperti pupuk, pakan ikan dan obat-obatan bagi ternak ikan.

Up till now BPS always presents data that poor population in rural area tend to be more bigger if it is compared with urban area. Implicity this data says that population focuses on agraris sector is poor than others. This condition happened because Indonesian peasants have equally characteristic limitation. They are the limitation of production tools,land ownership, financial capital, information and technology, marketing and production infrastructure. Meanwhile, Sleman goverment regency had succeeded in improving fishery production as > 20 % caused by the empowering fishery peasants through DPM. Based on those data, the writer has a motivation to examine about how the effectivity empowering programme of fishery peasants and also what kind of factors influence effectivity empowering programme of fishery peasant by fishery board government.In this research, the writer will measure the effectivity of empowering programme with out put and out come indicator DPM programme. Meanwhile the factors which influence effectivity programme are communication, recources, disposition and bureaucracy structure. Formal evaluation to this empowering policy are carried out by joining between quantitative qualitative approaching. Quantitative data is gathered by using survey method through questionnaire while qualitative data is gathered by interview, observation, and document analysis.Based on the analysist result, the researcher concluded that the effectivity empowering programme of peasants through DPM programme have high quality, the same with planning programme of out put as well as out come. But in accordiance with the quantity, the empowering effectivity fishery peasants programme is still low because only reach to 47,76 % from KPI which has been noted in fishermen family profile at Sleman, even less than 15 % from all fishermen at Sleman regency which has the total of 28,075 person.Some factors influence the high effectivity programme are : a). interactive communication between fishery PPL and fishery peasants as a main group of intern communication government as a decision implementations programme all at once; b).resources factor mainly tools, informations and outhourity owned by fishery element, fishery PPL and KPI management; c). the does disposition outhourizing DPM programme, whiel is supported by the existence of functional ellowance fishery PPL, BOP, and operational cost DPM programme; d). organization structure whiel had been simplified and the clearance mechanism DPM programme.The lowness effectivity of empowering fishery peasants programme through DPM programme are caused by the limitation resources budget whiel based on APBD II, APBD I as well as APBN and also the limitation of human resource management especially fishery PPL.To overcome limitation human resource budget, the writer suggests that is should have a cooperation among fishery element, Disnakertrans whiel has PNPM programme, BRI whiel has KUR programme, and also companies whiel provide fishery infrastructure production and medical company of fishery by consignment system.

Kata Kunci : Program pemberdayaan petani, Program DPM, Kabupaten Sleman, Empowering, Effectivity, Peasants, Fishery