Susuhunan Ing Ngalaga (1613-1645) :: Studi Pranata dan lembaga sebagai alat kontrol politik pemerintahan di Kerajaan Mataram Abad 17

ANINDYA, RM Ratnam, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pada dasarnya, pemerintahan Jawa pada pra kolonialisme Belanda (Hindia‐Belanda) masih menggunakan konsep monarkhi absolut. Kekuasaan raja sangat besar dan tidak terbatas. Namun demikian, tidak adanya jaminan keamanan dan kondisi politik yang stabil dengan adanya kekuatan tersebut, menjelaskan bahwa posisi raja tidak selalu terhindar dari masalah disintegrasi wilayah politik yang ada pada saat itu. Esensi dalam politik Jawa, konsep ke‐agungbinatara‐an merupakan konsep kekuasaan raja Mataram yang menyatakan bahwa raja Mataram adalah pembuat undang‐undang, pelaksana undang‐undang, sekaligus sebagai hakim. Demikian kekuasaan raja‐raja Mataram begitu besar, sehingga di hadapan rakyat, raja adalah sebagai pemilik segala harta mau pun manusia sehingga dikatakan sebagai wenang wisesa ing sanagari ’memiliki kewenangan tertinggi di seluruh negeri’. Dalam istilah pewayangan disebutkan gung binathara, bau dhenda nyakrawati, yaitu sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia. Dengan kekuasaan yang sangat besar inilah, maka raja Mataram, khususnya Susuhunan (1613‐1645) mempunyai kekuatan kontrol politik yang besar dalam pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode‐metode kontrol yang digunakan dalam pemerintahan, sekaligus mengetahui konsep‐konsep pemikiran Jawa terhadap pemerintahan monarkhi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskripstif untuk menggambarkan kondisi politik dan pemerintahan Mataram pada abad XVII dengan menggunakan dokumentasi serta lliteratur yang ada. Konsep implementasi kontrol politik pemerintahan pada masa Susuhunan (Sultan Agung) dapat dijelaskan dengan beberapa indicator, yaitu penempatan pemegang wisesa di mantjanegara dan pesisir, ekspoloitasi ekonomi dan vasalism, dan penanganan masalah manajemen kontrol politik seperti budaya, genecologicalship, dan kebijakan militer

Javanese pre‐colonial government before the Dutchmen (Dutch East Indies Government) are still using the concept of absolute monarchy. The power of the King is very large and not limited. However, the absence of security guarantees and political conditions are stable with the existence of such force, explaining that the position of King is not always avoid the problem of the disintegration of existing political areas at that time. The essence of Javanese politics, the concept of a ‘gungbinatara’ states that the King of Mataram is the legislature, executive law, as well as a judge. Thus the power of Mataram Kings so great that before the people, the King is the owner of any property to any human being that is said to be arbitrary wisesa ing sanagari, its means 'has the highest authority in the country'. In terms bear puppet named binathara, bau dhenda nyakrawati, in the amount of power of the deity, legal guardian, and ruler of the world. With the enormous power of this, the King of Mataram, especially Susuhunan (1613‐1645) has the power of political control in the government. This study aims to determine the control methods used in the government, as well as learn the concepts of Java thoughts against the government of the monarchy. This method uses descriptive qualitative research to describe political conditions and government of Mataram in the seventeenth century with the documentation and existing literature. The concept of political control of government implementation during Susuhunan (Sultan Agung) can be explained by several indicators, namely the placement of ‘wisesa’ holders at ‘mantjanegara’ and coastal economic vassal, and handling controls management issues such as cultural politics, clan issues, and military policies.

Kata Kunci : Politik pemerintahan,Kerajaan Mataram,Susuhunan Ing Ngalaga