Implementasi kebijakan benda-benda tidak bergerak :: Studi kasus implementasi Undang-undang No 1 Tahun 2003 di Sub Distrito Vera Cruz Suco Colmera dan Moteal di Republica Democratica de Timor Leste

SOARES, Octavia Celeste de Sousa, Prof. Dr. Warsito Utomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Berbagai permasalahan tentang klaim sengketa tanah yang kompleks mendorong pemerintah RDTL untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur kepemilikan harta benda tidak bergerak. Kebijakan tersebut berupa UU No.1/2003 yang berlaku mulai tanggal 10 maret 2003. Berkenaan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU No.1/2003 tentang Sistem Hukum atas Harta Tetap terutama untuk program sewa kontrak bangunan dan tanah pemerintah yang dilakukan DNTP (Direcção Nacional de Terras e Propriedades). Penelitian ini juga ingin mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU No. 1/2003. Maka, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan dengan pemahaman intelektual tentang keadaan objek sesuai data dan informasi yang ditemukan dilapangan. Program sewa kontrak tanah dan bangunan pemerintah yang dilaksanakan oleh DNTP dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan UU No.1/2003 terkendala oleh kemampuan para implementor dalam memahami isi dari UU No.1/2003 yang masih kurang. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang belum memadai. Pelaksanaa program sewa kontrak tanah dan bangunan pemerintah ini juga terhambat karena kuantitas pelaksana peraturan perundang-undangan yang masih belum mencukupi. Selain mekanisme komunikasi internal yang masih banyak mengalami hambatan, sikap aparat yang kurang memahami isi kebijakan menyebabkan tidak tersambungnya informasi kepada masyarakat penyewa secara benar, sehingga prosentase angka tunggakan sewa kontrak masih tinggi. Secara umum bisa dikatakan implementasi UU No.1/2003 khususnya dalam program sewa kontrak tanah dan bangunan pemerintah yang dilaksanakan oleh DNTP belum berjalan secara optimal. Sosialisasi kebijakan ini juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik, disamping karena faktor politik pada kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2008, tetapi juga akibat dukungan anggaran yang masih kurang. Selain itu kendala fasilitas operasional dan belum dipergunakannya jaringan computer secara on line menyebabkan pelayanan dan pelaksanaan program sewa kontrak bangunan dan tanah pemerintah tidak efisien. Oleh karena itu disarankan meningkatkan kemampuan personil dalam pelaksanaan tugas melalui pendidikan dan pelatihan, dibangun jaringan computer online antar distrik dan kantor pusat, pemberiaan penghargaan kepada aparat bagian kontrol dan peraturan yang tegas dari Menteri Kehakiman terkait perwakilan rapat koordinasi.

Various problems on complex land dispute urge RDTL government to make policy regulating fixed property ownership. The policy is Law no 1/2003 that was effective from March 10, 2003. Related to the matter, this research aimed to identify implementation of Law no 1/2003 on Law System on Fixed Asset particularly for governmental building and land contract leasing program done by DNTP (Direccao Nacional de Terras e Propiedades). This research was also intended to discover factors influencing implementation of Law No.1/2003. It used descriptive qualitative method that explained intellectual understanding on object condition according to data and information found in field. Governmental building and land contract leasing program done by DNT to implement Law No.1/2003 was inhibited by insufficient implementor capability in understanding content of Law No.1/2003. The condition was caused by low education level. In addition, the DNTP’s program was also inhibited by insufficient quantity of implementor. Beside bad internal communication mechanism, low understanding on policy content results in inappropriate information dissemination to people renting, so arrear rate was still high. In general, implementation of Law No.1/2003, particularly in governmental building and land contract leasing program by DNTP, has not run optimally. Dissemination of the program was not also done will, due to political factor occurring in 2005 through 2008, and due to less budget support. In addition, operational facility obstacles and on-line computer network underuse caused inefficient service and implementation of government building and land contract leasing program. Therefore, it was suggested to increase personnel capability in task implementation through education and training, developing on-line computer network between district and central government, awarding employees in charge of control and firm Justice Minister Regulation related to coordination meeting representation.

Kata Kunci : Implementasi UU No1/2003,Faktor yang mempengaruhi, implementation of Law No. 1/2003, influencing factors