Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

ROKHIYATUN, Dwi Haryati, S.H., MH

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesa (TKI) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul; (2) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI; (3) upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif sehingga mendapatkan penjelasan yang akurat tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Berdasarkan penelitian ditemukan: Pertama, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul masih lemah karena pelaksanaan perlindungan hukumnya belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Kedua, (1) kendala yuridisnya adalah masih banyak Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang tidak menaati peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2004, adanya dualisme pelaksana perlindungan hukum terhadap TKI, belum lengkapnya peraturan perlindungan hukum, (2) kendala teknisnya adalah kurangnya pegawai pengawas di Disnakertrans Bantul, tidak ada dana untuk melakukan pembinaan terhadap PPTKIS di Bantul, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum. Ketiga, upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan (1) kendala yuridis dengan cara melakukan pengecekan dokumen, SIP, SPR, job order yang di berikan pada Disnakertrans Bantul oleh PPTKIS, menunggu TKI melaporkan permasalahannya ke Disnakertrans Bantul, pembuatan peraturan daerah Bantul tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Bantul, (2) kendala teknis dengan cara pegawai pengawas memberi pengawasan terhadap PPTKIS/ TKI yang bermasalah, pelaksanaan pembinaan terhadap PPTKIS diikutsertakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, diadakannya sosialisasi ke desa-desa maupun kepada pencari kerja yang datang di Disnakertrans Kabupaten Bantul.

This study aimed to determine (1) implementation of the protection of Labor Law Indonesa (TKI) implemented by the Department of Manpower and Transmigration (Disnakertrans) Bantul District, (2) threats faced in the implementation of legal protection of migrant workers, (3) efforts in solving the constraints faced by them. This research was conducted using empirical legal research. Data used in this study are primary data is done by way of interviews and secondary data using way of literature studies. The obtained data were then analyzed by qualitative descriptive so getting an accurate description implementation of legal protection for Indonesian Workers (TKI) by the Department of Manpower and Transmigration, Bantul regency. Based on the research found: Firstly, implementation of legal protection of migrant workers by the Department of Manpower and Transmigration of Bantul Regency is still weak to the implementation of its legal protection has not been executed in based on with the rule of Act No. 39 of 2004. Secondly, (1) juridical constraints are still many workers Executing Private Placement (PPTKIS) that not sutable the rules of Legislation No. 39 of 2004, the dualism of the implementing legal protection of migrant workers, yet full legal protection rule, (2) its technical constraint is the less of Disnakertrans supervisor officials in Bantul, there are no funds to do supervision on local recruitment agency in Bantul, the less of public understanding to the law. Third, efforts done to solve (1) legal constraints in a way to check a document, SIP, SPR, job order is given by a local recruitment agency in Bantul Disnakertrans, waiting for workers to report the problem to Disnakertrans Bantul, Bantul legislation making the provision of employment placement in Bantul, (2) technical problems with the way staff provide supervisory oversight to local recruitment agency / workers with problems, the implementation guidance to local recruitment agency included in the Province of Manpower and Transmigration office, implementing the socialization into the villages and to job seekers who arrived in Disnakertrans Bantul region.

Kata Kunci : Tenaga kerja Indonesia, Perlindungan hukum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi