Kajian yuridis terhadap penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
RIADI, Sugeng, Dwi Haryati, S.H., MH
2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil (PNS); (2)kesesuaian antara realisasi penerapan DP3 dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (3) kesesuaian dalam penggunaan DP3 sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat reguler dengan rasa keadilan.Penelitian ini merupakan penelitian : (1) normatif yang mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan DP3, (2) empiris yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklarifikasi implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penelitian dilakukan dengan 2 cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan (1) wawancara dengan narasumber dari pejabat Badan Kepegawaian Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta, (2)kuisioner dengan responden pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Berdasarkan penelitian, ditemukan : (1) beberapa kelemahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan DP3 yaitu landasan hukum DP3 saat ini lemah, dan ketidaktepatan aturan yang menyatakan bahwa DP3 seorang PNS dapat ditiadakan pada tahun berikutnya. (2) beberapa ketidaksesuaian antara realisasi penerapan DP3 dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu kewajiban membuat Buku Catatan Penilaian oleh pejabat penilai yang tidak dilaksanakan, PNS tugas belajar yang tidak memperoleh sumbangan nilai DP3 dari perguruan tinggi tempat belajar, PNS yang membuat dan menilai sendiri DP3nya, dan penilaian DP3 yang tidak obyektif. (3)adanya rasa etidakadilan dalam penggunaan DP3 sebagai syarat kenaikan pangkat reguler yaitu nilai ‘Cukup’ atau ‘Kurang’ dalam DP3 ternyata ada yang dapat menunda kenaikan pangkat reguler selama setengah tahun, satu tahun, satu setengah tahun, dua tahun, dan ada pula yang tidak berpengaruh terhadap kenaikan pangkat seorang PNS. Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut,diusulkan untuk mengganti DP3 dengan sistem penilaian prestasi kerja yang baru.
This study aims to determine : (1) the weakness of regulations that became the base of the List of the Assessment of the Implementation on the Work (DP3) of Civil Servant (PNS); (2) compatibility between the realisation of DP3 and the provisions of the current regulations; (3) compatibility of DP3 as one of the conditions for the regular promotion with the feeling of justice.The study was : 1. the normative research that studied various provisions of the regulations relation to DP3; 2. Empirical research that was carried out by identifying and clarifying the implementation from the provisions of the regulations. Therefore, the research was carried out with 2 methods : the library research and field research. Field research was carried out with (1) the interview with some fficials of Badan Kepegawaian Negara and Direktorat Jenderal Perbendaharaan in Jakarta, (2) questioner involved the official's respondent of Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Based on the research, was found: (1) several weaknesses of the regulations that became the base of the implementation law of DP3, and the rule inaccuracy that said DP3 could be abolished in the following year; (2) several incompatibilities between the realisation of DP3 and its regulations about the obligation of making the Assessment Notebook by the official that was not carried out, of PNS the task studied that did not receive the contribution thought DP3 from the studying place tertiary institution, PNS that made and considered personally DP3, and the assessment DP3 that was not objective; (3) the existence of the feeling of injustice in the use DP3 as the condition for the regular promotion with ‘Enough’ or ‘Shallow’ grades for DP3 evidently there are those that could postpone the regular promotion for half of the year, one year, one half of the year, two years, and there are those that was not influential towards at all. In connection with those results, was proposed to replace DP3 with performance appraisal.
Kata Kunci : Kelemahan, DP3, Penilaian prestasi kerja, the weakness, DP3, Performance Appraisal.