Analisis faktor kendala dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun 2010

RUSDIANA, Ertambang Nahartyo, M.Sc., Ph.D

2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu unsur dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan diperlukannya pengelolaan aset yang baik adalah untuk optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun pada kenyataannya dilapangan belum seluruh pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan aset sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kendala dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan dan solusi alternatif guna mengatasi kendala dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pontianak. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2010 dengan motode survey menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 77 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor konfirmatori yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kendala dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan. Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis persepsi/pandangan dari empat kelompok manajemen terhadap kendala dalam pengelolaan aset dengan menggunakan uji kruskal wallis, sedangkan untuk memberikan solusi alternatif digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis faktor konfirmatori mengidentifikasi empat faktor kendala dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pontianak yaitu: faktor kualitas sumber daya manusia, faktor penatausahaan aset, faktor pengadaan aset dan faktor sikap organisasi. Hasil uji kruskal wallis menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi/pandangan antara empat kelompok manajemen terhadap kendala dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan. Adapun solusi alternatif yang diberikan antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana pengelolaan aset, meningkatkan tertib administrasi penatausahaan aset, segera menindaklanjuti pengurusan dokumen kepemilikan aset serta memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan pengelolaan aset.

Local asset management is one of the components of local financial management that should be performed orderly in accordance with regulations. One of the reasons the need for good asset management is to optimize the use and utilization of asset in order to increase local revenue. In fact, most local governments cannot perform asset management yet as regulated in the existing regulations. Purpose of this study is to identify constraint factors in the asset management of land and buildings owned by Government of Pontianak Regency. The study was conducted in 2010 by using a survey method. Samples used in the study were 77 respondents selected using a purposive sampling technique. A confirmatory factor analysis was used to identify constraint factors in the asset management of land and building. Hypothesis test was done to analyze perception among four management groups on the constraints of asset management using the Kruskal-Wallis test and to give alternative solution using a descriptive qualitative method. Result of the confirmatory factor analysis indicates that there were four constraint factors in the asset management of land and building owned by the Government of Pontianak Regency, i.e. human resources, asset administration, asset procurement, and organizational attitude. Result of the Kruskal-Wallis test shows that there was not difference in perception among four management groups on the constraints in the asset management of land and building. Moreover, alternative solutions given were to increase the quality of human resources in performing the asset management, to increase the order of asset administration, to follow up the management of asset ownership documents and to pay more attention on the implementation of asset management.

Kata Kunci : Faktor kendala,Pengelolaan aset,Pemerintah daerah