Evaluasi kemampuan keuangan terhadap Kabupaten Kapuas sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau sebagai kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah

WAHYUNI, Siti Aisyah, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt

2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini membahas permasalahan evaluasi kemampuan keuangan daerah pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Kapuas sebagai kabupaten induk serta Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau sebagai kabupaten pemekaran, sehingga melalui faktor kemampuan keuangan daerah dengan indikator Pendapatan Daerah Sendiri (PDS), rasio PDS terhadap jumlah penduduk dan rasio PDS terhadap PDRB Non Migas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 termasuk kategori sangat mampu dan mampu (rekomendasi) atau justru kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu (ditolak). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi faktor kemampuan dengan ketiga indikator pasca pemekaran wilayah (tahun 2003 – 2008) baik di Kabupaten Kapuas (induk) maupun Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau (pemekaran) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Disamping itupula membandingkan (mengevaluasi) apakah terdapat kesesuaian dan temuan baru yang menunjang antara kriteria yang diturunkan dari landasan teori (kriteria normatif) dengan kondisi yang digali dari lapangan (kriteria emperis) dan memberikan masukan melalui hasil temuan (lesson learned) bagi pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Kapuas, Gunung Mas dan Pulang Pisau. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriftif yang menyajikan, menyusun maupun mengukur nilai – nilai data yang tersedia/terkumpul dari suatu penelitian yang mana akhirnya nanti dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas terhadap obyek yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa pada kriteria normatif berdasarkan studi kelayakan pemekaran wilayah di Kabupaten Kapuas dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000, sub indikator PDS terhadap pengeluaran rutin Kabupaten Kapuas dan Gunung Mas tidak memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonom baru (skor 3), sedangkan Kabupaten Pulang Pisau memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonom baru (skor 4). Pada sub indikator PDS terhadap PDRB Kabupaten Kapuas dan Gunung Mas memenuhi persyaratan pembentukan otonom baru (skor 5), sedangkan pada Kabupaten Pulang Pisau tidak memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonom baru (skor 2), sedangkan pada kriteria emperis faktor kemampuan keuangan dengan indikator PDS, rasio PDS terhadap jumlah penduduk dan rasio PDS terhadap PDRB non migas pada Kabupaten Kapuas sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau sebagai kabupaten pemekaran memiliki kriteria sangat tidak mampu (skor 1). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan tidak berpengaruh terhadap faktor kemampuan keuangan pasca pemekaran terutama pada indikator PDS yang masih sangat kecil khususnya pendapatan asli daerah. Tetapi yang berpengaruh besar adalah peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan pada masing-masing kabupaten baik induk maupun kabupaten pemekaran.

This study addresses problems in evaluation of local government financial capacity after the splitting of the existing region (pemekaran) in Kapuas regency, where it is a ‘parent’ regency, while Gunung Mas and Pulang Pisau regencies as ‘new autonomous regions’. Based on local government financial capacity, which can be seen from the indicators of Local Income (LI), ratio of LI to number of population and ratio of LI to non-oil and gas Gross Regional Domestic Product on the base of Government Regulation No. 78/2007, the regencies can be classified as ‘highly capable’ and ‘capable’ (recommendaed) or ‘less capable’, ‘not capable’ and ‘highly less capable’ (rejected). Purpose of the study is to evaluate factors influencing the financial capacity seen from three indicators after the splitting of the existing area (a period of 2003- 2008) for Kapuas regency (parent) and Gunung Mas and Pulang Pisau regencies (splitted area) based on Government Regulation No. 78/2007. Moreover, the study is also to evaluate whether or not there was match and new supportive findings between criteria derived from the theoretical foundations (normative criteria) and conditions explored from field (empirical criteria), and give input through findings (lesson learned) after the splitting of the existing region in Kapuas, Gunung Mas, and Pulang Pisau Regencies. Analysis instrument used in the study is a descriptive statistic method that presents, arranges and measures the values of data available or collected from the study in order to gain more obvious picture of the objects studied. Based on results of the analysis and discussion, it can be concluded that in normative criteria, based on feasibility study of the splitting of the existing region in Kapuas Regency and Government Regulation No. 129/2000, sub-indicator of ratio of LI to routine expenditure in Kapuas Regency and Gunung Mas Regency did not fulfill the requirements of establishing new autonomous regions (score 3), while Pulang Pisau Regency fulfilled the requirements (score 4). In subindicator of ratio of LI to gross regional domestic product, Kapuas Regency and Gunung Mas Regency fulfilled the requirements of establishing new autonomus regions (score 5), while Pulang Pisau Regency did not fulfill the requirements (score 2). Finally, in emperical criteria, financial capacity with indicators of LI, ratio of LI to number of population, and ratio of LI to non-oil and -gas gross regional domestic products in Kapuas Regency as parent regency and Gunung Mas Regency and Pulang Pisau Regency as the new autonomous regions were in ‘highly incapable” criteria (score 1). It indicates that the financial capacity did not influence financial capacity after the splitting of the existing region, particularly in indicator of LI, which was very small. However, the dominant factor was the increased LI from the balancing fund in each regency, both parent regency and the new autonomous regions.

Kata Kunci : Evaluasi kemampuan keuangan,Pemekaran wilayah kabupaten,Kriteria normatif,Kriteria empiris,Metode statistic deskriftif