Analisis penentuan skala prioritas program pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo :: Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, 2010
UTIARAHMAN, Irena, Dr. Soeratno, M.Ec
2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika PembangunanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penentu dari skala prioritas pembangunan infrastruktur daerah di kota Gorontalo serta menentukan skala prioritas Program Pembangunan Infrastruktur di Kota Gorontalo. Penelitian dilakukan di Kota Gorontalo yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 49 Kelurahan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dengan menganalisis faktor-faktor penentu dari skala prioritas pembangunan infrastruktur serta berbagai kriteria dan alternatifnya, yang dapat diusulkan skala prioritas pembangunan dengan lebih efektif. Metoda Analityc Hierarchy Process (AHP) dapat dipergunakan untuk melakukan pemeringkatan faktor-faktor penentu skala prioritas pembangunan infrastruktur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari model AHP Thomas L. Saaty. Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa Pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo selama kurun waktu 2007-2009 terfokus pada pembangunan Gedung, Tanggul dan jembatan, Jadi sudah ada kesesuaian antara pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor penentu dari skala pembangunan infrstruktur di kota Gorontalo menunjukkan Pembangunan saluran (SAL) memperoleh bobot 51 persen dan Peningkatan sarana jalan pada subkriteria pembangunan jalan (JL) memperoleh bobot 41 persen menjadi pilihan responden. Skala prioritas pembangunan barang publik Infrastruktur di Kota Gorontalo dengan peringkat tertinggi adalah subkriteria saluran dengan melihat alternatif pembangunan saluran (SAL) berdasarkan kriteria keterkaitan dengan visi dan misi (K1) dengan bobot final 0,037, kemudian subkriteria tanggul (TGL) dengan melihat alternatif pembangunan tanggul penahan berdasarkan kriteria keterkaitan dengan visi dan misi (K1) dengan bobot final 0,036, dan subkriteria gedung (GED) dengan melihat alternatif rehabilitasi gedung pemda berdasarkan kriteria keterkaitan dengan RPIJM (K3) memiliki bobot terendah sebesar 0,005. Hal ini berarti kebutuhan akan sarana pembangunan infrastruktur pembangunan saluran dan pembangunan tanggul masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan pembangunan gedung pemda bukan merupakan pilihan prioritas dalam pembangunan infrastruktur daerah.
This study aimed to analyze the suitability of infrastructure development and the determinants of the scale of infrastructure development priority areas in the city of Gorontalo and determine the priority scale Infrastructure Development Program at Gorontalo city. Research conducted in the city of Gorontalo which consists of six districts and 49 villages. Analysis tools used in this research is descriptive analysis quantitative. By analyzing the determinants of the scale of infrastructure development priorities as well as a variety of criteria and alternatives, which can be proposed scale of development priorities more effectively. Method of Analytic Hierarchy Process (AHP) can be used to further the determinants of the rating scale infrastructure development priorities. Variables used in this study was adopted from Thomas L. AHP model Saaty. Based on data analysis concluded that the development of infrastructure in the city of Gorontalo during the period 2007-2009 focused on building construction, dykes and bridges, so already there is compatibility between development and the government implemented the requirements of society. Based on analysis of the determinants of the scale of infrastructure development in the city of Gorontalo show channel Development (SAL) obtained a 51 percent weight increase for roads and road-building in sub (JL) obtained form the choice of weights 41 percent of respondents. Scale of the development priorities of public goods infrastructure in the city of Gorontalo is the highest ranked sub channel by looking at the development of alternative channels (SAL) is based on the criteria of relevance to the vision and mission (K1) with a final weight of 0.037, then sub dike (TGL) by looking at alternative retaining dike construction based on the criteria of relevance to the vision and mission (K1) with a final weight of 0.036, and subcriteria of the building (GED) with a view of alternative rehabilitation building linkages with local government based on the criteria RPIJM (K3) has the lowest weighting of 0.005. This means the need for development of infrastructure facilities and the construction of the dike channel is still badly needed by society, whereas the regional government building is not an option in the priority areas of infrastructure development.
Kata Kunci : Analisis hirarki proses,Barang publik,Faktor,faktor penentu skala prioritas