Representasi kuasa dan praktik dominasi dalam kontrak outsourcing :: Analisis wacana hukum kritis

HARAHAP, Tamam Ruji, Prof. Dr. Suhartono

2010 | Tesis | S2 Kajian Budaya dan Media

Penelitian berorientasi hukum kritis ini bertujuan untuk (a) melihat bagaimana kuasa dan praktik dominasi diartikulasikan dalam wacana kontrak outsourcing, (b) menelaah secara interpretatif bagaimana relasi kuasa dan praktik dominasi diproduksi dan direproduksi dalam kontrak outsourcing serta melihat representasi siapa yang berlaku, dan (c) mengkritisi teknologisasi dan rasionalisasi ekonomi politik neoliberalisme dalam kontrak outsourcing. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif multidisipliner. Dengan menggunakan teori linguistik sistemik fungsional Hallidayan, tindak tutur Searle dan pragmatik komunikatif Habermas, sosiologi hukum Foucaultian dan Weberian, dan tinjauan kritis ekonomi politik, penelitian ini kemudian menerapkan tiga dimensi analisis wacana kritis Fairclough sebagai metode analitik. Untuk data, penelitian ini hanya menggunakan dua dokumen kontrak outsourcing sebagai data utama dan beberapa dokumen resmi lainnya yang berkaitan, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sebagai data sekunder. Jadi, kajian ini bersifat representatif. Pertama-tama, analisis dilakukan dengan menekankan pada deskripsi atas fitur-fitur tekstual data utama. Analisis berikutnya beralih pada deskripsi dan sekaligus interpretasi atas wilayah kontekstual atau praktik wacana, yang melibatkan baik data utama maupun data sekunder. Kemudian, analisis terakhir melakukan eksplanasi atas dimensi sosiokultural praktik outsourcing, sebagaimana dipraktekkan secara luas. Hasil penelitian ini mengonfirmasi beberapa poin, yaitu (a) kontrak adalah sebuah peristiwa komunikasi yang melibatkan penutur dan petutur, dan artikulasi penggunaan bahasa dalam kedua kontrak menunjukkan relasi kuasa yang tidak setara di antara kedua partisipan komunikasi; (b) terdapat relevansi diskursif yang kuat antara kontrak pertama dengan kontrak kedua dan ini terkonfirmasi lewat muatan konten, subyek dan koneksi kontrak; (c) kontrak adalah sebuah interdiskursivitas, yang muncul sebagai hasil teknologisasi dan rasionalisasi dari wacana yang muncul sebelumnya; (d) tatanan wacana yang menyiratkan relasi kuasa dari kedua kontrak mendasari definisi khas dari praktik outsourcing; (e) praktik outsourcing adalah sebuah praktik perbudakan modern atau praktik jualbeli manusia, dan; (f) praktik outsourcing adalah hasil teknologisasi dan rasionalisasi dari neoliberalisme, dimana paham ekonomi politik ini tidak sekadar membatasi peran negara untuk mengintervensi pasar tapi sekaligus menancapkan kuasa wacananya lewat pembuatan kebijakan-kebijakan regulatif negara.

This critical legal-oriented research aims at (a) observing how power and practices of domination are articulated in outsourcing contracts, (b) with an interpretation exploring how power and practice of domination are produced and reproduced within outsourcing contracts and also finding out whose representation is prevailing in the contracts, and (c) analyzing critically the technologization and rationalization of the political economy of neoliberalism within outsourcing contracts. This is a multidisciplinary-based qualitative research. Using Halliday’s theory of systemic functional linguistics, Searle’s speech act theory and Habermas’ communicative pragmatics, Foucaultian’s and Weberian’s sociology of law, and the critical perspective of political economy, this research then applies into the analytical method of Fairclough’s three-dimension of textually-oriented discourse analysis. As for the data, this research uses two outsourcing contracts as the primary data and any other relevantly official documents, including the Act no. 13/2003, as the secondary data. Thus, this study is representative in its orientation. At first, the analysis is conducted with an emphasis on the description of the primary data’s textual properties. The subsequent analysis incorporates the description and the interpretation of the contexts or the discursive practices of both the primary and secondary data. Then, the closing analysis is completed with the explanation of the socio-cultural dimension of the outsourcing practice as it has been widely practiced. The results of the research confirm several points, i.e. (a) a contract is a communicative event which involves an addresser and an addressee, and the articulation of the language use within the contract implies the inequality of power relations of the communicative participants; (b) there is a strong discursive relevance between the first and the second contracts and this is strongly confirmed through the entailment of the contracts’ content, subject, and connection; (c) contract is an interdiscursive practice, which derives from the technologization and rationalization of the previous discourse; (d) the order of discourse that entails the power relations of the two-contracts constitutes a typical definition of outsourcing practice; (e) outsourcing is beyond doubt a practice of modern slavery or a practice of human purchace and sale, and; (f) the practice of outsourcing derives from the technologization and rationalization of neoliberalism, in which this political economy tenet not only delimit the roles of the state, but simultaneously installs its discoursal power into the state’s policy-making for a regulation.

Kata Kunci : Kontrak,Praktik outsourcing,Wacana hukum,Kuasa,Interdiskursif,Representatif,Rasionalisasi