Implikasi kebijakan penurunan pajak impor terhadap tingkat penyelundupan barang secara ilegal ke wilayah Timor Leste

REIS, Joaquim Goncalves Dos, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A

2010 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Dalam rangka mencapai kemajuan pembangunan perekonomian, Pemerintah Timor Leste sebagai sebuah negara baru, mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan menciptakan pembangunan perekonomian negara. Kebijakan Pemerintah Timor Leste yang ditetapkan adalah tentang penurunan pajak impor bagi semua produk yang masuk ke wilayah Timor Leste. Undang-Undang tentang perpajakan Nomor 8 Tahun 2008 yang diberlakukan pada tanggal, 1 Juli 2008. Pelaksanan kebijakan ini bertujuan untuk menarik minat investor, meningkatkan volume perdagangan mengantisipasi tingginya harga barang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membantu memperkuat kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta mengendalikan frekuensi penyelundupan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penurunan pajak impor di Timor Leste; mengetahui implikasi kebijakan terhadap tingkat penyelundupan di Timor Leste dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penyelundupan di Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitan dilaksanakan di Kantor Bea dan Cukai Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan pajak impor di wilayah Timor Leste sama sekali tidak berpengaruh pada penurunan tingkat penyelundupan, bahkan cenderung terjadi peningkatan. Pada tahun 2007 sebelum dikeluarkan kebijakan sejak bulan Agustus-Desember 2007 terjadi sebanyak 27 penyelundupan. Pada tahun 2008, setelah dikeluarkan dan diterapkan kebijakan sejak Februari-Desember 2008, kasus penyelundupan ditemukan sebanyak 48 kasus. Pada tahun 2009, terjadi penyelundupan sebanyak 58. kasus. Sementara selama 2 bulan pertama tahun 2010 ditemukan kasus penyelundupan sebanyak 9 kasus. Kerugian Pemerintah Timor Leste akibat tidak terbayarnya pajak sejak dikeluarkannya kebijakan penurunan pajak pada bulan Februari 2008 sampai dengan awal tahun 2010 adalah sebesar $ 72.217 atau senilai Rp. 722.170.000,- Faktor-faktor yang menjadi sebab sering terjadinya penyelundupan di Timor Leste antara lain: (a) Rendahnya kesadaran hukum individu, masyarakat, pelaku usaha atau importir terhadap arti penting pajak bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa (b) Lemahnya tingkat pengontrolan akibat beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan aparat (SDM) lapangan dan minimnya dukungan sarana prasarana yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. (c) Kurangnya komitmen aparat dan petugas bea cukai Timor Leste dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen aparat yang ditunjukkan dengan lemahnya komunikasi (sosialisasi kebijakan kepada masyarakat) dan disposisi (sifat korup) pada sebagian aparat atau petugas lapangan. Kelemahan-kelemahan tersebut disebabkan pemerintah Timor Leste dalam proses perumusan kebijakan yang kurang mempertimbanghan masalah-masalah substantif perumusan kebijakan menyangkut kemampuan dalam mempersiapkan SDM pelaksana kebijakan, pembiayaan dan sarana prasarana yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan

In order to achieve economic progress, the Government of Timor-Leste as a new nation has issued a policy aimed at creating economic development of the country. The policy established by the Government of Timor-Leste is about lowering import tax for all products imported into territory of Timor Leste. The law Number 8, 2008 on taxation imposed at July 2008. Implementation of this policy aimed to attract investors interest, increasing the trade volume, anticipating the high price of goods to meet the basic needs of society, helping to strengthen the economy capability and consumer purchasing power, and control frequency of smuggling This research aim to determine how implementation of import tax reduction policy in Timor-Leste; know implications of policy on level of smuggling in Leste and determine the factors caused the occurrence of smuggling acts in Timor Leste. This research is qualitative descriptive with case study approach. The research was implemented at the Customs and Excise Office in Timor Leste The results show that implementation of import tax reduction policy in the territory of Timor Leste had no effect on decrease the level of smuggling, and even tends to increase. In the year 2007 before the policy was issued since August to December 2007 there were 27 smuggling. In the year 2008, after the policy was issued and implemented since February to December 2008, the smuggling case was found as much as 48 cases. In the year 2009, there was smuggling as much as 58 cases. While during the first two months of 2010 was found as much as nine smuggling cases. The losses of Government of Timor- Leste due to unpaid taxes since the issuance of tax reduction policy at February 2008 to 2010 amounted to $ 72,217 or Rp. 722.170.000,- The factors that cause the occurrence of smuggling in Timor Leste, among others: (a) The low of individual, communities, businesses legal consciousness, or importers to the importance of taxes for the nation progress and prosperity (b) The weak of control level due to some limitations, such as limitations on the field apparatus and the lack of infrastructure support provided by government in implementation of policy. (c) The lack of apparatus commitment and customs officers of Timor Leste about performing duties. This is due to the lack of commitment shown by the weak of communication (socialization of policy to public) and disposition (corrupt character) on the part of officials or field officers. These weakness were due to in process of policy formulation the government of Timor Leste is less considering the substantive issues in the policy formulation concerning the capacity to prepare human resources who takes the policy, financing and infrastructures supported the success on implementation of the policy.

Kata Kunci : Pembangunan ekonomi,Kebijakan penurunan pajak,Investor,Volume perdagangan