Laporkan Masalah

Studi kasus impor new process scraps

HARAHAP, Rahayu Repindowaty, Endang Purwaningsih, S.H., MH

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penegakan hukum pada kegiatan perdagangan khususnya mengenai impor limbah B3, merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan dalam upaya menjaga kondisi lingkungan dan kesejahteraan suatu Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kriteria limbah B3 pada kasus impor new process scraps & wastes of natural latex condoms oleh PT. Rubber & Rubber Tech ditinjau dari Konvensi Basel 1989 dan peraturan nasional, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kasus tersebut. Ada 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana kriteria limbah B3 berdasarkan Konvensi Basel 1989 dikaitkan dengan kasus impor new process scraps & wastes of natural latex condoms yang dilakukan oleh PT. Rubber & Rubber Tech? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kasus impor new process scraps & wastes of natural latex condoms yang dilakukan oleh PT. Rubber & Rubber Tech ditinjau dari Konvensi Basel 1989? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan Undang-Undang baik ditingkat internasional maupun nasional yang terkait dengan kasus, yang kemudian dianalisis guna memecahkan permasalahan hukum yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kasus impor new process scraps & wastes of natural latex condoms yang dilakukan oleh PT. Rubber & Rubber Tech dikualifikasikan sebagai limbah B3 berdasarkan Pasal 1 Konvensi Basel 1989 yaitu merupakan kategori kumpulan limbah rumah tangga yang diatur dalam Annex II karena kondom bekas tersebut merupakan kondom bekas pakai manusia, bukan karet alam sisa hasil dari pembuatan kondom, serta memiliki karakteristik sebagai limbah berbahaya dalam Annex III dan karakteristik dapat menyebabkan infeksi (infectious) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan meng re-ekspor limbah kondom bekas tersebut ke Negara asalnya yaitu Jerman sesuai dengan ketentuan Konvensi Basel 1989 dan peraturan nasional Indonesia.

Law enforcement on trade activities especially on B3 waste is one of the activities that must be done to maintain the environment condition and prosperity of a state. The purpose of this research is to describe and analyze B3 waste criteria on case of the import new process scraps & wastes of natural latex condoms by PT. Rubber & Rubber Tech observed from Basel Convention 1989 and nation regulation as well as the settlement of dispute relating to the case. There are 2 (two) problems that become the focus of this research, which are: 1) How does the criteria of B3 waste based on Basel Convention 1989 related to case of the import new process scraps & wastes of natural latex condoms which done by PT. Rubber & Rubber Tech observed from Basel Convention 1989 ? 2) How does the settlement of dispute on the import case new process scraps & wastes of natural latex condoms which done by the PT. Rubber & Rubber Tech observed from the Basel Convention 1989. The research method used in this research are normative juridical and empirics through Act approach in international or national related to case which later analyze to solve related legal matter. Based on the result of the research, the author conclude the answers of the problems above, that import case new process scraps & wastes of natural latex condoms which done by PT. Rubber & Rubber Tech qualified as B3 wastes based on Article 1 Basel Convention 1989 which is waste collected from household category regulate in Annex II because those used condoms were human used condoms, not natural rubber condoms result residue of condoms making. And has the characteristic of dangerous wastes in Annex III and characteristic that can cause infectious according to Government Regulation No. 85 Tahun 1999. Settlement of this dispute is by re-exporting the condoms wastes to its belonging countries which is Germany based on Basel Convention 1989 and the Indonesian National Regulation.

Kata Kunci : Konvensi Basel 1989,Limbah B3,Penyelesaian sengketa, Basel Convention 1989, Hazardous Wastes, Settlement of Dispute


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.