Kajian yuridis perjanjian penerusan pinjaman luar negeri antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

ERIFIANTO, Eko, Dwi Haryati, S.H., MH

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) substansi perjanjian penerusan pinjaman luar negeri antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; (2) kesesuaian antara penerapan sanksi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan peraturan tentang perjanjian penerusan pinjaman luar negeri; dan (3) upaya yang ditempuh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji peraturan tentang perjanjian penerusan pinjaman luar negeri serta implementasinya di lapangan. Penelitian ini ditunjang oleh data primer yang berguna untuk menjelaskan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan daftar pertanyaan kepada responden dan narasumber. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif-analitis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif. Berdasarkan penelitian ditemukan: Pertama, perjanjian penerusan pinjaman luar negeri antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan klausal yang ada dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman, baik substansi maupun formatnya. Kedua, Pemerintah mengenakan sanksi kepada Pemerintah Kota Bogor yang melakukan wanprestasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman. Ketiga, upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian penerusan pinjaman luar negeri adalah Pemerintah Daerah yang melakukan wanprestasi meminta keringanan atau penundaan pembayaran pinjaman pokok beserta bunganya yang ditawarkan Pemerintah Pusat.

This study aimed to determine (1) the substance of subsidiary loan agreement between central and local government; (2) compatibility between the application of sanctions provided by the Central Government to Local Government of laws and regulations that apply, and (3) efforts made Central Government and Local Government to resolve problems that occur in the implementation of subsidiary loan agreement. This research is examining the normative-empirical research. This research was descriptive which describes the implementation of the subsidiary loan agreement between central and local government. This research was supported by primary data that is useful to explain the conformity of legislation with the implementation in the City Government. This study consists of two types of research that is library research and field research. Primary data were collected through interviews and questionnaires to the respondents and interviewees. While secondary data was collected through literature study. This research data will be analyzed qualitatively to produce a descriptive-analytical data that can be drawn a conclusion which stated reasoning using inductive logic. Based on the research found: First, the subsidiary loan agreement between central and local government in accordance with any clause in the Loan Agreement Manuscript. Wheter its substance or its form. Second, the Government imposed sanctions to the City Government of conduct breach in accordance with the provisions of laws and regulations applicable and in accordance with what has been agreed in the Loan Agreement manuscript. Third, the effort made to solve the problems that occurred in the implementation of subsidiary loan agreement that do breach the Local Government requested waivers or postponement of repayment of loan principal and interest are being offered the Central Government.

Kata Kunci : Pemerintah,Perjanjian,Penerusan pinjaman luar negeri