Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam penertiban penambangan emas tanpa izin di aliran sungai Samba

SUSILOWATI, Eny, Aminoto, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Tesis ini meneliti tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai Samba. Adapun fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Peranan pemerintah daerah dalam penertiban penambangan emas tanpa Izin di Aliran Sungai Samba dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penertiban penambangan emas di Daerah Aliran Sungai Samba Kabupaten Katingan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundangundangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Dari penelitian ini dapat diketahui kesenjangan yang terjadi antara das sollen dengan das sein. Dari penelitian yang dilakukan diketahui Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin adalah a) Menyampaikan dan menjelaskan dampak dari kegiatan penambangan emas di daerah aliran sungai, b) Menyampaikan dan menjelaskan dampak dari air raksa bagi tubuh manusia akibat mengkonsumsi air sungai bagi kehidupannya sehari-hari, c) Memberikan pengertian tentang bentuk-bentuk permohonan perizinan kepada perorangan dan kelompok serta proses pengurusan perizinan pertambangan, d) Mengarahkan kepada para penambang emas tanpa izin untuk melakukan penambangan emas di lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten katingan yaitu pada lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban penambangan emas di daerah aliran sungai samba antara lain: a) Kesadaran sebagian masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah, b) Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dibidang pertambangan, c) Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

The thesis is analyzing the role of local government kabupaten katingan in regulating unauthorized gold mining in the Samba riverside Area. The thesis focus on the role of region government kabupaten katingan in regulating unauthorized gold mining in Samba riverside Area. This study is juridical empiric, using explanation of the regulation in constitutions which has been implemented, and conected by the excisting reality in the field area, and then analyzed by comparing between ideal values of regulations in the constitutions and the excisting reality in the field area. Therefore, the study done by using literature review and interview. From the studies, could be known that the gap happened between das sollen and das sein, there are the roles of the government in regulating unauthorized gold mining: a.Delivering and explaining the impact of activities gold mining in the riverside area. b.Delivering and explaining the impact of mercury to the human body caused by consuming polluted water from the river daily. c.Giving knowledges about the forms and process of legalities in mining activities to the individuals and groups. d.Directing the unauthorized gold miner to do activities in gold mining to the location which has been approved by the local government of Kabupaten Katingan, named Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). The obstacles seen in regulating unauthorized gold mining in the Samba riverside Area are: a. Self awareness some parts of society toward the Law is still low b. The societies do not understand clearly toward the rules of the constitutions in mining. c.Weaknesses in the implementation of law and controlling.

Kata Kunci : Peranan pemerintah,Penambangan emas tanpa izin