Tinjauan yuridis atas peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum

BUDIARSO, Wahyu, Fajrul Falaakh, S.H., MA., M.Sc

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) fleksibilitas Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (2) harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan BLU terhadap peraturan perundang-undangan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data primer diperlukan sebagai penguat dan pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan BLU, yaitu pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Fleksibilitas yang diberikan adalah penggunaan pendapatan secara langsung untuk membiayai belanja BLU, pengelolaan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengadaan dan pengelolaan barang, pengelolaan sistem akuntansi, remunerasi, dan status kepegawaian: PNS dan non PNS. Ketidakharmonisan terjadi antara lain pada pengaturan mengenai pengelolaan pendapatan BLU, yaitu tidak disetorkan ke rekening kas negara; pengaturan mengenai pengelolaan kas, yaitu munculnya rekening-rekening BLU yang tidak sesuai dengan prinsip Treasury Single Account, pengelolaan investasi pemerintah dan pengadaan utang tanpa persetujuan DPR; penggunaan surplus anggaran tanpa persetujuan DPR. Ketidakharmonisan yang lain adalah dengan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, yaitu dalam penetapan tarif pelayanan umum memerlukan persetujuan DPR. Pola pengelolaan keuangan BLU dapat menjadi solusi sementara bagi perguruan tinggi BHMN yang kekayaannya belum dipisahkan sebagai masa transisi namun perlu batasan waktu yang jelas.

This research aims to determine: (1) public service agencies (BLU) flexibility in financial management in accordance with Law No. 1 of 2004 regarding State Treasury and Government Regulation No. 23 of 2005 regarding the Financial Management of Public Services Agency, (2) harmonization of legislation concerning Financial Management BLU legislation against another, either vertically or horizontally. This research is a normative legal research using statute approach which works by studying related laws and regulations related to financial management of public service agencies. Data needed for this research is secondary data. Meanwhile primary data is needed as reinforcement and complementary.. Based on research results, Government agencies are the main tasks and functions provide services to public can implement financial management BLU, which is a flexible financial management by emphasizing productivity, efficiency and effectiveness. Flexibility provided is the use of revenue to finance expenditures of BLU directly, expenditure management, cash management, accounts receivable and debt management, investment management, procurement and management of goods, management accounting systems, remuneration and employment status: civil servants and non civil servants. Disharmony among other things, a regulation of BLU revenue management, that is not transferred to the state treasury account; a regulation of cash management, i.e. the emergence of BLU accounts that are not in accordance with the principles of Treasury Single Account, the management of government investment; use the budget surplus without the approval of the DPR. The other disharmony with the Law on public service, i.e. in the tariff setting of public service. BLU financial management scheme can be a temporary solution for college BHMN whose wealth has not been separated but need to be clear time limits.

Kata Kunci : Pengelolaan keuangan BLU,Fleksibilitas,Ketidakharmonisan, financial management of BLU, flexibility, disharmony