Akibat hukum upaya "Pembubaran" perseroan terbatas secara sepihak oleh komisaris :: Studi kasus PT Astrik Duta Ningrat
WIJAYANTI, Nurul, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M.,Ph.D
2010 | Tesis | S2 Magister KenotariatanPenelitian tentang akibat hukum upaya “pembubaran†perseroan terbatas secara sepihak oleh komisaris bertujuan untuk mengetahui akibat hukum upaya pembubaran PT Astrik Duta Ningrat secara sepihak yang dilakukan oleh komisaris terhadap status badan hukum Perseroan Terbatas, tanggung jawab Komisaris yang “membubarkan†PT Astrik Duta Ningrat secara sepihak terhadap pihak ketiga yang melakukan perjanjian dengan PT serta untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akibat dari pembuatan akta “pembubaran†Perseroan Terbatas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisa secara sistematis, untuk menganalisis data hasil penelitian dilakukan secara analisis deskriptif. Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu yang diatur dalam UUPT. Komisaris sebagai salah satu organ PT dapat membubarkan PT, namun pembubarannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pada kasus PT Astrik Duta Ningrat komisaris yang berupaya â€membubarkan†PT tidak dilakukan dengan RUPS atau dimohonkan pada Pengadilan Negeri. Upaya komisaris tersebut tidak sah secara hukum, sehingga PT Astrik Duta Ningrat tidak kehilangan status badan hukumnya. Komisaris tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang melakukan perjanjian dengan PT. Perjanjian yang dibuat PT dengan pihak ketiga dilakukan oleh direksi. Dalam hal ini direksi tidak beritikad baik, karena telah melakukan penipuan terhadap pihak ketiga. Akta â€pembubaran†PT belum dibuat, sehingga Notaris tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari pembuatan akta â€pembubaran†PT tersebut. Apabila akta â€pembubaran†PT Astrik Duta Ningrat telah dibuat, sepanjang akta tersebut dibuat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya.
Research about legal effect the “dissolution†efforts of a limited liability company unilaterally by the commissioner as a purpose to know legal effect the “dissolution†efforts of PT Astrik Duta Ningrat unilaterally by the commissioner of the status of legal entity that was dissolved, responsibilities of the commissioner who unilaterally dissolve PT Astrik Duta Ningrat against third parties who enter into agreements with PT to know notary public responsibility about making effect of disbandment act of the limited liability. Method applied in this research is approach method of normative juridical. Aggregation data and information obtained literature research. Data that obtained through field research and literature research is collected which then is analyzed systematically, to analysis result of research data is done in descriptive analysis. Dissolution of a limited liability company can happened because certain reasons arranged in UUPT. Comissioner as one of PT organ can dissolved PT. However the dissolution must as according to applicable law order. PT Astrik Duta Ningrat case effort commissioner “dissolved†PT is not done with RUPS or requested at jurisdiction district. Effort for the commissioner is illegal judicially, so PT Astrik Duta Ningrat doesn’t lose it’s the legal entity status. Commissioner is irresponsible to third party done by board of directors, because has done deception to third party. “Dissolution†act of PT has not been made, so that notary is irresponsible to effect of making of “dissolution†act. If “dissolution†act of PT Astrik Duta Ningrat has been made, along the length of the act is made by fulfilling rules hence notary cannot be asked responsibility to act which it’s has create.
Kata Kunci : Pembubaran sepihak,Perseroan terbaats,Komisaris, Unilateral dissolution, Limited Company, Commissioner
