Kajian yuridisproses pelaksanaan pengawasan terhadap bendahara pengeluaran dalam rangka mewujudkan tertib keuangan negara

YULIANTO, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) proses pelaksanaan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, (2) hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran, dan (3) langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran dalam rangka mewujudkan tertib keuangan negara. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Mengkaji normanorma hukum positif, asas-asas hukum, evaluasi terhadap taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, di samping itu sebagai penunjang digunakan pendekatan secara empiris dengan maksud mengidentifikasi dan mengklarifikasi aspek yuridis. Dalam penelitian hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder. Jadi disini terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan selama bulan Mei 2010 di KPPN Yogyakarta, BPKP Perwakilan Provinsi Yogyakarta dan BPK Perwakilan Provinsi Yogyakarta.Berdasarkan penelitian ditemukan : Pertama, proses pelaksanaan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran telah memenuhi aspek normatif pengawasan, yaitu secara menyeluruh dan bersifat pencegahan dan koreksi atau perbaikan. Proses pelaksanaan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran berdasarkan ruang lingkupnya dilakukan melalui pengawasan secara intern dan ekstern. Secara lebih spesifik proses pengawasan tersebut juga dilaksanakan dengan pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Kedua, ditemukan hambatan-hambatan yang meliputi :(1) hambatan peraturan perundang-undangan, (2) ketaatan asas-asas hukum, dan (3)hambatan pelaksanaan. Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat dilakukan melalui : (1) sinkronisasi dan revisi peraturan perundang-undangan, (2)sanksi terhadap keterlambatan pertanggungjawaban/penyetoran sisa Uang Persediaan pada akhir tahun anggaran, (3) pembuatan aplikasi pembukuan dan penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran, dan (4) sosialisa si, pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada pejabat pengelola keuangan

This study aims to determine: (1) process implementation of controlling on the Treasurer Expenditure based on legislation, (2) barriers that occur in process implementation of controlling on Treasurer Expenditure, and (3) steps that can be taken to overcome barriers that occur in process implementation of controlling on the Treasurer Expenditure in order to realize orderly public finance.This research is normative juridical and empirical juridical. Assessing the positive legal norms, legal principles, evaluation of the degree of synchronization and harmonization of legislation relating to the object of research, in addition to supporting it as a empirical approach was used for the purpose of identifying and clarifying the juridical aspects. Primary and secondary datas were gathered during this legal research. So here, there are two types of research, those are, library research and field research. Research was conducted during the month of May 2010 in KPPN Yogyakarta, BPKP Representative of Yogyakarta Province, and BPK Representative of Yogyakarta Province.Based on the esearch found : First, process implementation of controlling on the Treasurer Expenditure has complied with the normative aspect of controlling, which is comprehension and which is prevention, correction or improvement. Process implementation of controlling on the Treasurer Expenditure based on the scope of controlling is done through internal and external. Specially controlling process is also carried out by controlling a preventive and repressive action. Secondly, it was found that barriers include: (1) inhibition of legislation, (2) adherence to legal principles, and (3) implementation barriers. Third, efforts to overcome these constraints can be done through : (1) synchronization and revision of legislation, (2) sanctions against delays in accountability/imprest fund deposit remaining at the end of the budget year, (3) make bookkeeping and preparation of application Treasurer Expenditure Accountability Report, and (4) ocialization, guidance, education and training to the financial management.

Kata Kunci : controlling, Treasurer Expenditure, and orderly public financePengawasan,Bendahara pengeluaran,Tertib keuangan negara