Tinjauan yuridis atas kewenangan penelaahan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SETYAWAN, Rochmad Arif Tri, Andi Sandi A.T.T, S.H., LL.M

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme penelaahan dokumen DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi DIY, (2) apakah kewenangan penelaahan pada Kanwil DJPB Provinsi DIY masih efektif untuk dilaksanakan,(3) bentuk produk hukum apakah yang paling tepat untuk mengatur materi muatan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji dan menggambarkan kewenangan penelaahan dokumen DIPA oleh Kanwil DJPB Provinsi DIY. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi dokumen dan penelitian lapangan. Studi dokumen dilaksanakan dengan mengkaji bahan-bahan primer,sekunder dan tersier dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi objek penelitian dan juga untuk melakukan konfirmasi terhadap data sekunder dari studi dokumen.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2010.Berdasarkan hasil penelitian, proses penelaahan terhadap konsep DIPA yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPB Provinsi DIY secara yuridis tidak efektif karena tujuan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 119/PMK.02/2009 secara keseluruhan tidak tercapai. Namun dalam kerangka prosedural pengelolaan keuangan negara masih dipandang perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa dokumen DIPA disusun sesuai dengan apa yang telah dibahas bersama dengan DPR sesuai dengan amanat UU 17 Tahun 2003. Bentuk materi muatan dalam PMK Nomor 119/PMK.02/2009 secara teoritis maupun yuridis adalah Peraturan. Namun peraturan tersebut bersifat enmalig dengan asan waktu tertentu. Batas waktu tersebut menunjuk pada Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN yang bersifat enmalig. Sementara dasar penyusunan peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 hanya terbatas pada tahapan prosedural.

This study aims to determine: (1) the mechanism for reviewing DIPA documents at the Regional Office of DJPB DIY Province, (2) whether the authority to review at the Regional Office of DJPB DIY Province is still effective to be executed, (3) the most appropriate legal form to regulate the substance of Procedural Process to Prepare, to Review, to Approve, and to Implement the Work Plan and Budget of the State Ministry/State Institution for Fiscal Year 2010.This research is a normative-empirical research, which describe and review the juridical authority to review DIPA documents by the Regional Office of DJPB DIY Province. This research was conducted with the study of documents and field research. Studies conducted by reviewing documents materials of primary, secondary and tertiary continued with field research to explore extensively about the causes or things that affect the object of research and also to conduct a confirmation of secondary data from documents. This research was conducted in January until May 2010.Based on this research, the process of review of the DIPA concept that implemented by the Regional Office of DJPB DIY Province legally ineffective because the purpose of the review referred to in the PMK 119/PMK.02/2009 could only be conducted for some part. But in the procedural framework of the financial management of the state is still considered necessary carried out to ensure that the DIPA documents prepared in accordance with what has been discussed with the Parliament as prescribed in the Law No. 17 of 2003. The substance in the PMK No. 119/PMK.02/2009 based upon theory and legal prespective could categorized as regulation (regeling). However, the rules are enmalig with the existence of a certain time limit for its enforcing. The time limit refers to the State Budget Law and Presidential Decree on state budget details that are enmalig. While the basic preparation of these regulations such as Government Regulation Number 21 Year 2004 is limited to procedural stages.

Kata Kunci : Penyusunan konsep DIPA,Penelaahan DIPA,Bentuk produk hukum, preparation of the concept of DIPA, DIPA review, the form of a legal product.