Pengelolaan utang badan layanan umum kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharan negara

SOLISA, Saul, Prof. Dr. Nindyo pramono, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengapa utang Badan Layanan Umum yang merupakan instansi pemerintah bukan merupakan utang negara; serta pola ideal pengelolaan utang Badan Layanan Umum kaitannya dengan perlindungan hukum bagi para kreditomya. Penelitian ini bersifat yuridis nonnatif yang merupakan penelitian hukum dogmatis, meliputi penelitian terhadap asas-asas, kaidah-kaidah dan berbagai pengertian hukum yang berkaitan dengan pengelolaan utang Badan Layanan Umum kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Berdasarkan hal tersebut apabila Badan Layanan Umum tersebut mempunyai pinjaman atau utang, maka status utang tersebut adalah utang dari instansi pemerintah dan untuk pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 77/PMK..OS/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum; (2) Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 77/PMK..OS/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum ditentukan bahwa pinjaman Badan Layanan Umum yang sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan tersebut adalah pinjaman jangka pendek, sedangkan untuk pinjaman jangka panjang belum diatur. Selanjutnya guna memberikan perlindungan bagi para kreditor dari Badan Layanan Umum hendaknya diatur kembali tentang pemberian fleksibilitas pengelolaan pinjaman jangka panjang dengan memberikan jaminan terhadap pinjaman tersebut oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan. Kata Kunci : Pengelolaan Utang, Badan Layanan Umum, Perbendaharaan Negara

This research aimed to understand and discuss why Public Service Department's debt that is government instance is not government's debt~ also the ideal motif of debt organizing of Public Service Department related with law protection for the creditor. This research is juridical normative research that is dogmatic law research, that cover the research to basis, principles and various law understanding that related with Public Service Department's debt organizing related with law number 1 Years 2004. All data are analyzed with descriptive qualitative method. The result of the research are : ( 1) Public Service Department is instance at government environment that is built to give public service such as goods or services that is sold without profit tendencies and in the progress of effort are based on the efficiency principle and productivity. Based on that points if Public Service Department have loan or debt, then the status of the debt is government instance debt and the organizing has been regulated in the Republic Indonesian's minister of finance rules number 77/PMK.OS/2009 about the organizing ofloan at Public Service Department~ (2) Based on the Minister of Finance's regulation section 2 number 77/PMK.OS/2009 about loan organizing at Public Service Department, it is regulate that Public Service Department's loan that is regulated at the regulation of Minister of Finance is short phase loan, whereas for long phase loan are not yet regulated. Moreover, to give protection for the creditors from Public Service Department it is wise to deregulate about offering long term loan flexibility organizing by offering assurance to the loan by the government, as ruled at the regulation about fiduciary assurance and assurance of bail right. Keyword : debt organizing, Public Service Department, government's treasury

Kata Kunci : Pengelolaan utang,Badan layanan umum,Perbendaharaan negara