Penerapan business judgement rule dalam pertanggungjawaban direksi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

ADRIANUS, Denny, Drs. Paripurna S., S.H., M.Hum. LL.M

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Prinsip Bussiness Judgement Rule merupakan prinsip yang berasal dari Amerika dan sekarang sudah mulai diterapkan dalam UUPT. Salah satu pasal yang berhubungan prinsip Bussiness Judgement Rule ini adalah Pasal 97 UUPT. UUPT telah diatur bahwa anggota Direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pribadi j ika memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5). perlindungan hukum kepada Direksi yang menjalankan tugasnya yang bersifatfudiciary (fiduciary duty) telah terakomodir. Tetapi di sisi lain, para Direksi itu juga masih tetap dibebani tanggung jawab pribadi hila melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam standar fiduciary duty Identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai batasan penerapan business judgement rule dalam pengelolaan Perseroan Terbatas oleh Direksi dan korelasi eksistensi dan pelaksanaan prinsip Bussiness Judgement Rule dikaitkan dengan pasal-pasallain dalam UUPT. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data-data sekunder atas data hukum dan non hukum, berupa tinjauan kepustakaan. Hasil penelitian didapatkan yaitu akar atau dasar dari prinsip Business Judgment Rule adalah pengambilan keputusan dengan itikad baik. Apabila temyata keputusan tersebut salah dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pembuat keputusan tidak boleh dipersalahkan. Berdasarkan atas hal tersebut, masih ditemukan adanya beberapa kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan prinsip Bussiness Judgement Rule belwn dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik, seperti yang terdapat dalam pasal 97 ayat (5) UUPT. Keterkaitan pelaksanaan prinsip Bussiness Judgement Rule dalam UUPT dengan pasal-pasal yang lain terdapat dalam Pasal 69 ayat (4), Pasal 104 Ayat (4) dan 117 ayat (2). Prinsip fiduciary duty dan prinsip business judgement rule adalah dua prinsip yang bersifat komplementer. Penerapannya di dalam bisnis bank mengacu kepada Undang-undang yang berlaku yang terkait, serta kelaziman Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas Pasal 97 ayat (5) telah mengadopsi prinsip business judgement rule. UUPT telah diatur bahwa anggota Direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pribadi jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5). Kata Kunci : Perseroan, Perbankan, Business Judgement Rule

Bussiness Principles Judf!,ement Rule is a principle that comes from America and has now started to be applied in the Company Law. One article related principles Judf!.ement Rule Bussiness this is Article 97 of Company Law. Company Lcn11 has stipulated that members of the Board of Directors can not be sued personally accountable if they meet the requirements as specified in Article 97 parawaph (5). lef!.al protection to the Directors who perform duties that are fiduciary duty has been accommodated. But on the other hand, the Directors was also still bears personal responsibility when a violation of the principles contained in the standards of fiduciary duty. Identification of problems in this research concerninf!. the application of business iudf!,ment rule restrictions in the manaf!,ement of the Limited Liability Comoanv by the Directors and the correlation of the existence and implementation of the principle of Bussiness Judgement Rule is associated with other chapters in the Company Law. The research method based on normative juridical, ie research that focuses on secondary data research on lef!.al and non lef!.al data, a literature review. The results showed that the root or basis of the principles of the Business Judgement Rule is the decision in good faith. If the decision turns out wronf!. and cause harm to another party, then the decision maker must not be blamed. Based on this, still found that there are several shortcominf!.S and weaknesses that led to the principle of Bussiness Judf!,ement Rule can not be executed and implemented well, as contained in article 97 paraf!.raph (5) the Company Law. The connection of the implementation of the principle of Bussiness Judf!.ement Rule in Company Law with other articles contained in Article 69 paragraph (4), Article 104 Paragraph (4) and subsection 117 (2). The principle of fiduciary duty and business princioles iudf!,ment rule are the two principles are complemenJary. Adoption in the bank business refers to the aoolicable laws related, and the predominance of Law Number 40 of a limited liability company of Article 97 paraf!,raph (5) has adopted the principle of business iudf!.ment rule. Company Law has stipulated that members of the Board of Directors can not be sued personally accountable if they meet the requirements as specified in Article 97 paragraph (5). Key Words: Corporation, Banking, Business Judgement Rule

Kata Kunci : Perseroan,Perbankan,Business judgement rule