Kepemilikan negaar atas perusahaan persero dari perspektif keuangan negara

NEFIANTO, Guntur Iman, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Dalam sistem ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945 terdapat 3 pilar pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi dan Swasta. Dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN ada 2 jenis BUMN, yaitu Persero dan Perum. Persero adalah bentuk usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas (PT). Dalam doktrin hukum, pemisahan kekayaan negara pada suatu badan hukum yang berbentuk PT berkonsekuensi pada kepemilikan negara yang terbatas pada saham-saham yang dirnilikinya dalam PT. Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan bahwa kekayaan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara. Penelitian hukum normatif ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana kepemilikan negara atas Persero dari perspektif keuangan negara atau dengan kata lain penelitian ini ingin menjawab pertanyaan : apakah kepemilikan negara itu hanya terbatas pada saham-saham yang dirniliki negara atau meliputi pengertian pengakuan hak atas aktiva (asset) sebagaimana dikenal dalam akuntansi atau meliputi seluruh kekayaan Persero (Aktiva/Asset dan Kewajiban/Liabilities termasuk Modal/ Equities). Penelitian ini menemukan bahwa terjadi ketidakselarasan dalam penerapan konsep kepemilikan negara atas Persero dari perspektif doktrin hukum dan UU No.l9/2003 di satu pihak dengan UU No.3111999 dan UU No.l7 /2003 di lain pihak. Prinsip-prinsip SAK dan SAP yang diserap oleh hukum positif Indonesia memandang kepemilikan negara atas Persero merupakan kepemilikan proporsional atas nilai saham dan hak-hak pemegang saham lainnya yang masuk dalam komponen Ekuitas namun tidak termasuk kekayaan Persero secara umum (Aktiva dan Kewajiban). Kata Kunci : Kepemilikan Negara, Perusahaan Persero, Keuangan Negara

In the economic system according to section 33 UUD 1945, there are three subjects in the economic fields : State own enterprises, Cooperation, and Private. In the Law number 19 of year 2003 about State Own Enterprises, there are two kind of state own enterprises. They are Commercial company (Persero) and Statutory public corporation (Perum). Commercial company is a company which the shares are separated asset from the state's asset. So, the commercial company is regulated by the Company Act. According to the doctrin in the law, separated state 's asset for commercial company brings consecuencies to the limited state ownership in the state's shares. Refers to the Law number 17 of year 2003 about State Financial and law number 31 ofyear 1999 about Eradication of Corruption, the property of commercial company is a part of state financial. This legal normative research is written to describe how the ownership of the state from the p erspective of state financial is or in the other side, this research is going to answer the question : Is the state ownership just limited to the state's shares in the commercial company or it is also included the confession of asset as knowing in the accounting perspective, or it is including all the property of commercial company (Asset, Liabilities and Equities). And, the research found that there is no syncronization in the implementation of the state's ownership concept of the commercial company from the perspective of doctrin law and Law number 19 of year 2003 with Law number 31 of year 1999 and Law number 17 of year 2003 in the other side. Accounting principles and the government accounting standards which are adopted by the positive law system in Indonesia give special perspective that the ownership of the state in the commercial company is a proportional ownership of the amount of shares and the right of another shareholders' that include in equity 's component. But, it excludes of property of commercial company in general (Asset and Liabilities). Key words : State ownership, Commercial companies, State finance

Kata Kunci : Kepemilikan negara,Perusahaan persero,Keuangan negara