Tinjauan yuridis indikasi pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh PT.PGN (Persero) Tbk distrik Batam :: Studi kasus distribusi gas oleh PT. PGN (Persero) tbk dengan PT. Dalle energi Batam

USSU, Angela Chaterine Julia, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M.,Ph.D

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai kebijakan publik hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan landasan idiil-nya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besamya (had the public in mind). Tujuan dari penulisan ini, sebagai berikut: l).Untuk mengetahui apakah PT.PGN benar melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat, 2).Untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya PT.PGN mendistribusikan gas kepada pelanggannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara I ).meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang bertujuan untuk menemukan dan meninjau azas-azas hukum, 2).Menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dengan penelitian lapangan, 3).Anal isa data dalam penelitian ini mengunakan analisa kualitatif dengan cara menghubungkan premis mayor dengan premis minor kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai lconklusionya. Tidak terjadi pelanggaran hukum oleh PT.PGN Distrik Batam terhadap PT.Dalle Energi Batam, PT. PGN Distrik Batam tidak melanggar kontrak perjanjian pasokan gas yang bersifat interruptible tersebut, namun sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini PT.PGN Distrik Batam menjamin ketersediaan pasokan gasnya kcpada setiap konsumennya dalam tingkat hargajual gas yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan usaha dan kepentingan umum. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Kontrak, llarga Gas

Act No.5 Year 1999 as public policy must be carried with its main base which is to achieve the people prosperity (had the public in mind). The purpose of this thesis is to discovered: 1). Did PT. PGN really violated the Indonesian Competition Law Act No.5 Year J 999, 2). how should PT. PGN distributed gas to their consumer. The research method used on this thesis is nonnative judicial approach method, this method was separatedly in three ways, which is: I). Research the librarian data, sekunder data, which intended to find and discuss the law aspects, 2). to support the librarian data with field research, 3). this research used qualitative analyze to analyze data with the connection between premise mayor and premise minor than gathered a conclusion. There is no law violation found in the gas contract agreement between PT. PGN Batam District with PT. Dalle Energi Batam, but the government here which is PT. PGN Batam District had to assured the gas availability to their consumer on gas level price that had balance between public interest welfare and business interest. Key Word: Public Pol icy, Contract, Gas Price

Kata Kunci : Kebijakan publik,Kontrak,Harga gas