Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pendidikan sekolah dasar :: Studi kasus di empat sekolah dasar oleh pemerintah Kabupaten Sleman

HARSOWASONO, Dra. Ratnawati, SU

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Sleman memberikan pelayanan publik bidang pendidikan dengan indikator prinsip-prinsip good governance dan dapat memaharni lebih jauh penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman khsususnya di bidang pelayanan pendidikan sekolah dasar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif untuk mengetahui secara jelas terhadap fenomena-fenomena terteritu melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan rnenggambarkanlmelukiskan keadaan obyeklsubyek penelitian dan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian ini juga bersifat kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan Iainnya melalui observasi, wawancana, quisioner terbatas dan analisis dokumentasi. Good governance dan otonomi daerah merupakan dua hal simetris, artinya keduanya merupakan variabel yang saling mempengaruhi disamping keduanya juga merupakan salah satu upaya menuju perwujudan demokratisasi. Penerapan prinsip-prinsip good governance di era otonomi daerah semakin menguat dan menjadi tuntutan bagi perwujudan penyelenggaraan pelayanan pernerintahan di daerah. Sebagai upaya untuk dapat mewujudkan pemberian pelayanan yang balk maka salah satu entry point yang strategic dapat ditempuh melalui pelaksanaan prinsip-prinsip good governance. Pelayanan pendidikan sekolah dasar merupakan pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh negara bagi warga masyarakat.Kabupaten Slernan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai Kota Pendidikan, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, untuk dapat meningkatkan pelayanan bidang pendidikan dengan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang balk Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat sekolah dasar c1i Kabupaten Sleman, dilihat dari indikator good governance yang dipiliah yaitu partisipasi, persamaan dan keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, dan strategi visi, dapat di ambil beberapa kesimpulan. Pertarna, dalam pelaksanaan prinsip partisipasi belum ada mekanisme partisipasi yang cukup signifikan terutama pada level pemerintah daerah, sedangkan pada beberapa kasus di level sekolah terdapat hal-hal yang mengarah pada adanya partisipasi. publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah tingkat dasar di Kabupaten Sleman dapat digolongkan dalam partsispasi parsial yaitu keputusan dalam bidang pendidikan dibuat oleh sekelompok elit pemerintah dengan mempertirnbangkan masukan dari kelompok kepentingan yang terbatas dan sangat sedikit dari partisipasi masyarakat atau pelibatan kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh. Kedua, dilihat dari akses pelayanan pendidikan sekolah tingkat dasar di Kabupaten Sleman dapat dikatakan sudah cukup merata dapat diakses oleh semua warga masyarakat Sleman, namun demikian beberapa aspek persamaan dalam pememenuhan belum terdapat aturan khusus menyangkut keadilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dapat dikategorikan miskin. Ketiga, tingkat capaian efektifitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah tingkat dasar apabila dilihat dari hasil pelayanan dengan input sumberdaya (manusia, anggaran dan sarana prasaran) telah mencapai hasil cukup balk: Keempat, dalam bentuk akuntabilitas eksplisit (answerability) dilakukan secara normatif, sedangkan dalam bentuk pertanggungjawaban implicit lebih efektif pada mekanisme penagawasan terutama oleh lembaga pengawas ekternal khususnya dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Kelima, perencanaan bidang pendidikan sekolah tingkat dasar telah mendasarkan diri pada berbagai dokumen perencanaan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah tingkat dasar, Namun dalam pelaksanaan dalam program dan kegiatan belum dapat merepresentasikan secara penuh mini yang diemban, atau masih fokus pada nilai-nilai dalam taraf memenuhi kebutuhan pelayanan substantif, belum pada tataran pengembangan sistem pendidikan yang partisipatif, kualitas maupun pemerataan pelayanan.

The objective of this research were to explore the Sleman Regency local goverment implement public service of primary school education by good governance principles and want to understand pactice it on Sleman goverment duty. This research use qualitative method by qualitative methode. Qualitative here means though collecting data, analysis, interpretation and conclusion from investigation not be analized by statistic or numeric calculation. Data outcome such as observation result, interview, limited quisionare and documentations. Good governance and desentralitation is the symmetrical, that mean both are variables one dependent on the other and they are conditions of democratization. Implementation of good governance principles in local goverment practice, especially in decentralization era in Indonesia, have pressing and a hope pepople for better local govermental serve practice. For better implementation of public service, so one of starategic entry point by implement good governance principles. One importent of public services must be served by state is education service especially primary school services. Sleman Regency is one of district in Yogyakarta Special Province, which popular of Education City in Indonesia. So, better education service is one of chalange for Sleman Regency to implement good governance principles in him practice to serve people. Focus the research is the practice of four good governance principles be selected (participation, equity, efectiveness and efficiency, accountability, and vision strategic). For the result are, first, significant participation of education public service in Sleman Regency not found yet, especially at goverment level service. But at school level service in few case there are some facts that way be done. Impelementaion of participation in primary school service on Sleman Regency can be classified in partial participation. That mean the policy or decision in education public service be made by few elite goverment group with considering input from limited stakeholders and very few articulated from present stakeholders another. Second, acres for primary school education service relatifely distributed and can be accesed by civil, but in the equity aspect of public service and serve for proverty people not be regulated yet. Third, overview of effectiveness primary school service on Sleman Regency relatively well that can be look from use input indicators (human resources, money and public goods). Fourth, from explisit accountability indicator (answerability), education service on Sleman Regency have done normatifely, and from implisit accountability very effectif by eksternal account especially by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fifth, education service on Sleman Regency plannning based on planning document for way to serve by several programs or projects. But, the practice of programs or projects not representated fully yet mission that be decided, or focused on substantif basic need service not for develope participation education system, quality and equaity service.

Kata Kunci : good governance, pendidikan sekolah dasar, good governance, primary school education service