Proses pelaksanaan peraturan daerah Kota Kupang tentang anggaran pendapatan dan belanja (TA 2006-TA 2008)

LOBO, Ferdinandus Ngau, Prof. Dr. Muchsan ,S.H

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Perda Kota Kupang Tentang APBD pada TA 2006-TA 2008. Tujuan berikutnya adalah meneliti dan mengkaji hambatan-hambatan yuridis dalam pelaksanaan APBD di Kota Kupang dan mengajukan langkah-langkah yuridis yang harus ditempuh agar APBD dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang mendasarkan data kepustakaan sebagai data utamanya dan dilengkapi dengan penelitian lapangan dengan mewawancarai para stakeholder dan narasumber yang relevan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya dianalisa dengan metode kualitatif data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah dikelompokan dan diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan data pustaka yang di dapat dari studi normative, sehingga diperoleh uraian yang bersifat kualitatif. Berpijak pada penelitian yang sudah dilakukan ditemukan antara lain : 1) Proses pelaksanaan APBD TA 2006-TA 2008 belum sepenuhnya patuh pada peraturan perundang-undangan tentang, pengelolaan anggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan anggarannya. 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain : a) Peraturan-Peraturan Daerah Tentang APBD maupun Perda-Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; b) Lembaga Pemerintahan dan DPRD belum sepenuhnya patuh pada peraturan perundang-undangan di dalam menjalankan tugas dan fungsinva di dalam pengelolaan APBD; 3) Guna mengatasi kendala-kendala di dalam pelaksanaan APBD di Kota Kupang peneliti memberikan langkah-langkah hukum antara lain a) sinkronisasi Perda Tentang APBD dan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; b) Memasukan mekanisme pengawasan DPRD di dalam Tatib DPRD Kota Kupang; Penyusunan Peraturan Walikota Kupang Tentang SOP anggaran; d) menata ulang pola perekrutan yang melakukan pengelolaan anggaran. Pembentukan Tim ahli DPRD yang dapat mendukung DPRD di dalam menjalankan fungsinya.

This research aimed to comprehend the process of Local Regulation implementation at Kupang Municipal About APBD at Year of 2006 - 2008, Secondly, it aimed to investigate and examine the juridical obstacles in implementing of APBD at Kupang Municipal and the juridical steps that should be conducted in order that the APBD could be implemented well It was a normative juridical study, which based on the library data as the main data and it had been completed by field study by interviewing stakeholders and relevant reference in relation with the problem. The data was classified and selected according to the quality and validity, and then analyzed by qualitative method, after that it was correlated with the library data which was obtained from normative study, in order to obtain the qualitative explanation. The result pointed that: 1) The process of implementation of APBD in period of 2006—2008 had not obeyed to the regulation about the budget management in every step of the implementation. 2) the obstacles that had been faced involved: a) The Local Regulations about APBD or Local Regulations about Responsibility of the APBD Implementation had not synchronized to the local regulation; b) The Institution of Government and Local House Representative (DPRD had not optimally implementation their function in implementing and controlling the budget; 3) There were sonic steps of law suggestion for overcoming the problems: a) Synchronization of Local Regulation About the APBD and Regulation about the Responsibility Implementation of APBD with the regulation acts which higher than the local regulation; b) Inserting the controlling mechanism in the Tatib of DPRD of Kupang Municipal; c) Arranging the Regulation of the Major of Kupang Municipal About budget SOP: d) reordering the recruitment model for those who will be a budget management; e) Formulating an expert team of DPRD who can support the DPRD in performing their function.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perda,Anggaran pendapatan dan belanja daerah