Pengukuran efisiensi sektor publik di Indonesia (Periode desentralisasi fiskal 2001-2008)

KIRANA, Mayanggita, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2010 | Tesis | S2 IESP

Otonomi daerah mengakibatkan kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali 5 bidang yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran atau sumber pembiayaan guna menyediakan elayanan publik, sehingga masalah efisiensi sektor publik mencuat pasca implementasi desentralisasi fiskal.Desentralisasi fiskal sendiri diharapkan memberikan dampak terhadap alokasi pengeluaran belanja pemerintah berupa meningkatnya efisiensi pengeluaran dan juga tidak kalah pentingnya meningkatnya kinerja dan efsiensi sektor publik. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi,kebutuhan, serta aspirasi masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga setiap alokasi dari belanja pemerintah akan lebih tepat sasaran khususnya untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerah masing-masing yang akan mempercepat pencapaian sasaran dari tujuan pembangunan.Penelitian ini melakukan penghitungan untuk mengukur kinerja sektor publik (Public Sector Performance) dan efisiensi sektor publik (Public Sector Efficiency) ada 33 propinsi di Indonesia dengan menggunakan indikator komposit yaitu pendidikan, kesehatan,kemiskinan, kesetaraan gender, transportasi, energi, distribusi, stabilitas, dan kinerja ekonomi. 6 sub indikator pertama merupakan indikator sosial ekonomi yang diantaranya adalah tercantum dalam Millenium Development Goals sedangkan 3 sub indikator lainnya merupakan indikator musgravian. Free Disposable Hull (FDH) merupakan teknis analisis non parametrik yang menghasilkan Production Possibility Frontier (PPF) digunakan untuk melakukan analisis efisiensi relatif antar propinsi. Berdasarkan skor yang dihasilkan oleh FDH tersebut maka dilakukan pemeringkatan (ranking) antar propinsi di Indonesia dalam hal efisiensi sektor publik. Hasil FDH menunjukkan bahwa nilai rata-rata kinerja sektor publik mengalami penurunan dari tahun 2001 ke tahun 2008 sedangkan rata-rata efisiensi sektor publik mengalami peningkatan pada periode tersebut. Penurunan yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa ada masalah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja (non discretionary input) yang mempengaruhi efisiensi sektor publik di Indonesia maka digunakan model Tobit. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, dan PDRB perkapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi sektor publik.

While many developing countries have devolved public responsiblities to local governments in recent years, a little bit study has examined whether decentralisation actually leads to greater public sector allocative efficiency. This paper approaches this question by assesing the efficiency of government expenditure on public sector under fiscal decentralisation. The areas where public expenditure is of great importance so that findings have strong impications in what concerns public sector efficiency.We compute public sector performance (PSP) and public sector efficiency (PSE) indicators, comprising a composite and 9 sub indicators, for 33 province in Indonesia. The first 6 sub indicators are opportunity indicators that take into account education, health outcomes, poverty, gender balance, quality of public infrastructure (transportation and energy). 3 order indicators reflect the standard musgravian tasks for government: allocation, distribution, and stabilisation. The input and output efficiency of public sectors across provinces is then measured via non-parametric production frontier technique. Free Disposeable Hull (FDH) analysis is used to estimate the extent of slack in government expenditures. The study finds significant differences in PSP and PSE, which suggest a large potential for expenditure savings in many provinces. All these findings suggest diminishing marginal products of higher public spending.We also estimate a semi parametric model of the public sector production process by regressing FDH analysis output scores on non discretionary variables using Tobit procedure. We show that inefficiency is strongly related to GDP per head, human development indeks, and degree of fiscal dependence. The central message of this paper is that increasing budgetary allocations for public sector may not be the only or most effective way to increase public sector outcome, and the more attention should be given to increasing the efficiency of expenditure.

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal,Publik sector performance,Public sector efficiency