Faktor-faktor yang mempengaruhi pelimpahan sebagai kewenangan dari Bupati kepaad Camat di Kabupaten Lampung Barat

PRIMA, Zikri Vebri, Abdul Gaffat Karim, S.I.P.,M.A

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pentingnya penelitian pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di kabupaten Lampung barat dalam konteks dan fenomena pemekaran kecamatan yaitu terkait dengan penyelengaaraan pelayanan kepada masyarakat, karena tanpa pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat yang proporsional dan kontekstual akan sangat sulit mengharapkan kinerja kecamatan yang optimal ditambah dengan perubahan regulasi yang ada dimana kecamatan tidak lagi diposisikan sebagai unit pemerintah melainkan sebagai perangkat daerah yang otomatis berdampak pada berkurangnya otoritas yang dimiliki oleh kecamatan. Yang menarik dari penelitian ini adalah adanya fenomena pemekaran kecamatan di Lampung barat menjadi sebuah pertanyaan besar ketika pelimpahan sebagian kewenangan di Lampung barat baru saja dilaksankan dan fungsi pelayanan oleh kecamatan belum dievaluasi apakah berjalan efektif atau tidak lewat pelimpahan kewenangan tersebut namun pemekaran kecamatan tetap ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelimpahan sebagian kewenangan dibalik konteks fenomena pemekaran kecamatan yang ada di kabupaten Lampung barat. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode studi kasus, dengan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dimana lebih menekankan pada pengungkapan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pelimpaan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di kabupaten Lampung barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil mencatat, mewancarai langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dari kajian regulasi, dokumentasi, dan dari bahan yang lain. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan berjalan, akan tetapi tidak sesuai dan tidak mengena seperti apa yang diharapkan masyarakat, urusannya tetap harus diselesaikan di kabupaten, sehingga logika rentang kendali yang dipakai sebagai argumen untuk melakukan pemekaran kecamatan sama sekali tidak relevan. Pemekaran kecamatan di Lampung Barat lebih mengutamakan ekspresi identitas sebagai settingan politis elit, ketimbang mengutamakan penyelesaian persoalan administrasi pemerintahan salah satunya adalah penguatan dimensi kewenangan untuk pelayanan kepada masyarakat, dimana pemekaran kecamatan digunakan sebagai senjata ampuh oleh elit politik untuk memaksimalkan suara pada pemilihan nantinya dan untuk membaca kekuatan lawan partainya dengan menggunakan mindset etnisitas kedaerahan tertentu. Sehingga isi dari regulasi yang hadir bukan berasal dari aspirasi masyarakat yang berdasarkan karakteristik menonjol dari kecamatan tersebut, tetapi bila dikaitkan dengan fenomena pemekaran kecamatan hanya berdasarkan etnisitas dan setting politis dari elit lokal yang berkuasa. Implikasinya pelayanan jauh dari apa yang diharapkan.

Importance of research to transfer some authorities from district head (Regent) to sub-district head in Lampung District in context and phenomena of sub-district enlargement is associated with service provision to community, because, without transferring some proportional and contextual authorities from the district head to sub-district head, it will be highly difficult to expect optimum sub-district’s performance plus existing regulation change where local apparatus automatically have impact on lack of authority belonging to sub-district. Attraction of research is presence of sub-district enlargement phenomena in West Lampung being great question while transferring some authorities in West Lampung just performed and service function of sub-district has not been evaluated whether it works effectively or not by transferring the authorities, but sub-district enlargement remains to exist. The objectives of research were to deeply understand what were factors affecting transfer of some authorities behind context of sub-district enlargement phenomena existing in West Lampung District. Method used in this research was case study whose approach used was qualitative approach more emphasizing on expression of factors affecting transfer of some authorities from district head to sub-district head in West Lampung District. Data used in this research were primary and secondary data. The former were processed from results of record, field interview with objects associated with this research. The latter were collected from study of regulation, documentation and other materials. Results of research indicated that transfer of some authorities worked, but inconsistent and disassociated with what community expected, problem remained to be solved in district level, so that logic of control used for argument to enlarge sub-district was not relevant. Sub-district enlargement in West Lampung prioritized identity expression as elitist politic setting than prioritized solution of governmental administrative problems, such as, reinforcement of authority dimension for service to community, where sub-district enlargement was used by political elites as effective tool for maximizing voices in next election and reading party opponent force using specific local ethnicity mindset. Thus, content of presenting regulation is not derived from community aspiration based on distinctive characteristics of the sub-district, but, if related to sub-district enlargement phenomena, it is only based on ethnicity politic setting of powerful local elites. Implication is that service was far from what was expected.

Kata Kunci : Pelimpahan kewenangan, transferring authorities