Formulasi kebijakan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran secara gratis di Kota Padang

ALEXANDER, Ricky Januar, Dr. Agus Heruanto Hadna

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Keengganan orang dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, penggurusan yang lambat serta rumit hal yang lumrah apalagi kenakalan oknum petugas yang mengenakan biaya administrasi mahal. Peraturan daerah menjadi produk hukum yang dibuat oleh Eksekutif dan Legislatif sebagai aturan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah dan tata kehidupan bermasyarakat. Kebijakan merupakan salah satu cara atau langkah yang efektif menyederhanakan solusi pemecahan masalah yang berada dilingkungan publik. Dalam pembuatan suatu kebijakan maka salah satu tahap yang paling krusial adalah proses formulasi kebijakan. Berdasarkan gambaran di atas, penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan KTP dan Akta Kelahiran yang diberikan Pemerintah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat serta apa peran aktor /stakeholder yang terlibat didalamnya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, memperlihatkan bahwa dalam proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh para aktor kebijakan di Kota Padang telah dilewati sesuai prosedur perumusan kebijakan yang ada baik secara teknis dan politis. Namun demikian dalam proses ini muncul sebuah kekuatan seorang pemimpin kepala daerah yang menginginkan suatu kemajuan yang mendasar untuk memberikan kemudahan pelayanan publik yang meringankan sebahagian beban masyarakat yaitu Perda yang mengatur penggratisan KTP dan Akta Kelahiran bagi warga Kota Padang. Hal ini wajar dan sah saja dilakukan seorang kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Tetapi hal ini merupakan sebagai bentuk cerminan negara dengan system demokrasi. Penulis menyarankan dalam melakukan formulasi kebijakan sebaiknya lebih mengedepankan identifikasi permasalahan dalam proses. Kemudian ada baiknya eksekutif lebih meningkatkan komunikasi dengan legislatif agar tujuan pemerintahan yang mengedepankan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas sehingga terwujud pelayanan prima.

The reluctance to obtain residence identitification card and birth sertificate is common among people because of complicated and long bureaucratic process in addition to the bad conduct of the public officer that charge extra money for the card. Local regulations are established by both executive and legislative bodies for the implementation of the government programs and for social order. They are intended to simplify and to make effective solutions for public problems. Policy formulation is an important step in policy making process. Based on the aforementioned description, the author tries in the study to investigate how is the policy formulation process of the residence indentification card and birth sertivicate services in the government of Padang City of West Sumatra province and what is the role played by the stakeholders in the process. The method employed in the study is of descriptive one and data is analyzed qualitatively. The data is collected using interview, documentation and observation. The results of the study indicate that the policy formulation process involving the policy makers in Padang City has proceeded following the existing technical and political policy making procedure. However, a power of local government head plays an important role in making essential development in delivering public services, especially the local regulation of free residence identification card and birth sertificate for the citizens of Padang City. It is very normal and legitimate policy because the local head is directly elected by the people in a democratic system. The author recommends that the policy formulation process puts more emphasis on the problem identification. It is also better for the executive to establish a good communication with the legislative in order to meed the objectives of the local government, especially in the area of public service and peope prosperity in order to materialize first-rate public services.

Kata Kunci : Formulasi kebijakan,KTP,Akta kelahiran gratis